Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan riset dan inovasi bagi pemerintah daerah (Pemda). Tujuannya adalah mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis data dan ilmu pengetahuan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikan Ribka saat konferensi pers di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, pada Selasa (20/1/2026). Ia menekankan bahwa IPDN memiliki peran krusial sebagai lembaga penghasil rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
IPDN juga diharapkan dapat membantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengedepankan penggunaan data dan hasil riset pada perumusan kebijakan. “Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset,” ujar Ribka usai acara Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi, Senin (19/1/2026).
Ribka menjelaskan bahwa IPDN, sebagai pusat pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Lembaga ini diarahkan menjadi policy research hub yang menjembatani kebutuhan kebijakan Pemda dengan riset dan inovasi. Oleh karena itu, penguatan kerja sama strategis antara IPDN dan BRIN menjadi sangat penting.
“Kami Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi [sebagai] rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan semua kebijakan berbasis pada riset dan teknologi baik masa kini dan masa yang akan datang menyambut Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Sinergi BRIN dan Kemendagri
Kepala BRIN, Arif Satria, menegaskan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
“Acara ini juga untuk] menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkapnya. Ia menambahkan, BRIN diharapkan berfungsi sebagai pusat pengolahan riset yang mendukung program-program pembangunan kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis sains dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Melalui penguatan sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah berharap kebijakan Pemda ke depan semakin adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada inovasi. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu, serta pihak terkait lainnya.