Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk, menyatakan kesiapan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan. Pembangunan ini mencakup fasilitas vital seperti Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Saat ini, KIPP Papua Pegunungan telah memasuki tahap detail engineering design (DED) atau rancang bangun rinci.
Dorongan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan
Ribka Haluk optimis pembangunan KIPP Papua Pegunungan dapat segera dimulai tahun ini. “Kami terus dorong di pusat, kemungkinan tahun inilah, kita sudah bisa mulai pembangunan. Jadi dari semua daerah DOB hanya Papua Pegunungan,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Jumat (06/02/2026). Ia menambahkan, “Jadi Puji Tuhan, Pak Gubernur dengan Pak Sekda, dan semua jajaran sudah clear kriterianya, semua sudah memenuhi syarat, DED-nya sudah.”
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka kepada awak media setelah meninjau langsung lokasi KIPP di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Kunjungan ini juga dilanjutkan dengan peninjauan persiapan groundbreaking Aula Sekolah Tinggi Alkitab (STA)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tom Bozeman di Sinakma, Jayawijaya.
Tahapan Pembangunan dan Pembagian Tugas
Selanjutnya, tahapan pembangunan KIPP akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setelah DED selesai, proses akan berlanjut ke tahap lelang hingga pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Ribka menegaskan, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, seluruh kantor Daerah Otonomi Baru (DOB) ditargetkan sudah operasional pada tahun 2027.
Pembagian tugas dalam pembangunan ini telah diatur. “Nanti pembagian tugasnya ada, pemerintah pusat kerja apa, pemerintah daerah kerja apa. Nanti Pak Kadis PU, Pak Sekda, pemerintah pusat bangun fisik biasanya, tetapi perabot isi di dalam itu adalah tugas dari pemerintah daerah,” jelas Ribka. Ia menambahkan, “Termasuk kantor-kantor lainnya, isinya, itu yang nanti dilakukan oleh teman-teman di daerah.”
Rencana Pembangunan Aula STA Tom Bozeman
Selain KIPP, kunjungan Wamendagri juga terkait rencana pembangunan Aula STA Tom Bozeman. Permintaan pembangunan aula ini sebelumnya disampaikan pihak sekolah saat kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa waktu lalu.
Ribka menyebutkan, sempat ada usulan penamaan aula tersebut. “Waktu itu secara spontanitas Pak Menteri Perumahan minta kepada pihak sekolah bagaimana bisa berikan nama Aula Prabowo,” ujar Ribka. Namun, ia menambahkan, “Tetapi kita timbang ini harus (izin) karena nama Presiden, jadi kita harus izin dulu kepada Pak Presiden.”
Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan.