Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arif Havas Oegroseno, mengonfirmasi keterlibatan Palestina dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Ia menyatakan bahwa para teknokrat dari Palestina telah hadir dalam acara pembukaan BoP di Davos.
Teknokrat Palestina Hadir di Pembukaan BoP
“Ada kan, lho kan ada, teknokrat-teknokrat kan ada kan. Executive boardnya kan ada para teknokrat pada saat pembukaan di Davos, ingat nggak? Cek lagi deh. Jadi ada orang Palestina yang bicara, itu teknokrat dari Palestina, mereka yang akan menjadi orang yang melaksanakan beberapa programnya nanti,” ujar Arif di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Arif menegaskan bahwa perwakilan Palestina di BoP tersebut merupakan otoritas resmi dari negara mereka. Ia menambahkan bahwa pembahasan mengenai klausul keikutsertaan Indonesia dalam BoP telah berlangsung lama sebelum keputusan final diambil.
“Ya otoritas Palestina. Dia teknokrat dari otoritas Palestina,” sebutnya.
BoP Dinilai Lebih Efektif dari Dewan Keamanan PBB
Menanggapi pertanyaan mengenai potensi BoP menyaingi mandat Dewan Keamanan PBB, Arif berpendapat bahwa Dewan Keamanan PBB selama ini dinilai kurang efektif dalam bertindak.
“Selama ini Dewan Keamanan PBB kan nggak ngapa-ngapain. DK PBB dibentuk tahun berapa? Empat lima kan? So what have they done since 1945? Ini kan real kan, jadi kita coba dulu,” tuturnya.
Indonesia Berpartisipasi dalam Rekonstruksi Gaza
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa iuran di BoP akan dialokasikan salah satunya untuk rekonstruksi di Gaza, Palestina. Indonesia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini.
“Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi,” jelas Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1).
Sugiono menambahkan bahwa anggota Dewan Perdamaian diminta untuk berkontribusi dalam biaya rekonstruksi. Keuntungan menjadi anggota tetap akan diperoleh bagi yang membayar iuran.
“Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ,” katanya.
“Yang tentu saja, ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap,” tambahnya.
Ia juga mengklarifikasi bahwa tidak ada kewajiban bagi negara yang berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian untuk membayar iuran. Pembentukan Dewan Perdamaian ini sendiri didorong oleh upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina.
“Karena Board of Peace ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina,” pungkasnya.