Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pembentukan kanal pengaduan masyarakat secara daring untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaksanaan program yang menyangkut gizi anak bangsa.
Laporan Makanan Tidak Layak Saji
Charles Honoris mengungkapkan bahwa pihaknya masih menerima banyak laporan terkait kualitas makanan MBG. “Saat ini kami masih menerima banyak laporan dari masyarakat tentang makanan MBG yang tidak layak saji-baik karena kandungan gizinya yang tidak seimbang maupun karena kondisi makanan yang telah rusak, busuk, atau kadaluwarsa,” ujar Charles di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Ia menyoroti adanya indikasi penggunaan makanan olahan tinggi (ultra-processed food/UPF) seperti sosis dan nugget secara berlebihan. Menurutnya, jenis makanan tersebut bertentangan dengan tujuan utama program MBG yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak.
Kanal Pengaduan untuk Perbaikan Program
Sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Jaminan Sosial, Charles menekankan pentingnya kanal pengaduan yang terintegrasi. Sistem ini akan memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan secara langsung, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan program MBG.
“Dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun untuk program digitalisasi saya rasa bukan hal yang sulit bagi BGN untuk mengadakan fasilitas ini,” ungkap Charles, merujuk pada Badan Gizi Nasional (BGN) yang diharapkan dapat mengimplementasikan usulan tersebut.
Charles memberikan contoh keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dengan aplikasi JAKI, yang berfungsi sebagai kanal aduan warga. Ia menilai BGN dapat mengadopsi model serupa untuk memfasilitasi pelaporan masalah disertai bukti foto sebelum ditindaklanjuti oleh dinas terkait.
Evaluasi Kualitas Gizi dan Kesehatan
Lebih lanjut, Charles menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat menjadi tolok ukur yang lebih penting.
“Kanal pengaduan ini akan menjadi mekanisme korektif yang memaksa penyedia makanan (SPPG) untuk terus memperbaiki kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” pungkas Charles.
