Pemerintah Zambia telah menolak sebagian dari paket pendanaan kesehatan senilai lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun dari Amerika Serikat. Penolakan ini muncul setelah Lusaka menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai ketentuan dalam kesepakatan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional Zambia, terutama terkait kedaulatan data sensitif dan potensi keterkaitan dengan akses ke sektor pertambangan strategis.
Kesepakatan yang seharusnya berlangsung selama lima tahun ini bertujuan untuk mendukung inisiatif kesehatan seperti penanganan HIV dan malaria, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap wabah penyakit. Namun, draf perjanjian yang bocor menunjukkan bahwa Amerika Serikat menginginkan akses terhadap data patogen selama 25 tahun dan berbagi data umum selama 10 tahun, meskipun durasi MoU hanya lima tahun. Selain itu, Zambia juga diminta untuk melakukan pembiayaan bersama sekitar US$340 juta hingga US$400 juta selama periode yang sama.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Zambia pada Rabu, 25 Februari 2026, menyatakan bahwa draf perjanjian tersebut “tidak selaras dengan posisi dan kepentingan pemerintah Zambia,” sehingga mereka meminta revisi lebih lanjut. Kesepakatan ini awalnya dijadwalkan untuk ditandatangani pada November 2025, namun tertunda karena adanya “bagian-bagian bermasalah” dalam revisi draf.
Kekhawatiran utama Zambia berpusat pada klausul yang mengaitkan bantuan kesehatan dengan kerja sama di sektor pertambangan. Zambia merupakan produsen tembaga terbesar kedua di Afrika dan memiliki cadangan mineral penting lainnya seperti kobalt, nikel, mangan, grafit, litium, dan unsur tanah jarang. Departemen Luar Negeri AS sebelumnya telah menegaskan bahwa bantuan luar negeri AS “bukanlah amal” melainkan alat untuk memajukan kepentingan nasional Amerika Serikat, sejalan dengan kebijakan “America First” pemerintahan Trump.
Keputusan Zambia ini mencerminkan langkah serupa yang diambil oleh negara Afrika lainnya. Zimbabwe sebelumnya juga menarik diri dari kesepakatan kesehatan senilai US$367 juta dengan AS, dengan alasan kekhawatiran terkait berbagi data dan kedaulatan. Bahkan, kesepakatan Kenya senilai lebih dari US$1,6 miliar dengan AS juga ditangguhkan menyusul gugatan hukum terkait masalah privasi data.
Direktur Jenderal Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC), Dr. Jean Kaseya, secara terbuka menyatakan “kekhawatiran besar terkait data, terkait berbagi patogen.” Ia menekankan pentingnya kedaulatan data di benua Afrika, dengan mengatakan, “Kami ingin memiliki data kami sendiri di Afrika. Kami ingin memiliki masa depan kami sendiri. Kami tidak dapat menerima tidak memiliki data kami sendiri.”
Kelompok masyarakat sipil di Zambia juga mendesak agar perjanjian tersebut direvisi, dengan batas waktu 1 April untuk mencapai kesepakatan, jika tidak, seluruh proses akan dihentikan. Presiden Zambia, Hakainde Hichilema, sebelumnya telah menyatakan bahwa Zambia harus mempertimbangkan kembali ketergantungannya pada bantuan internasional. Ini bukan kali pertama bantuan AS ke Zambia mengalami kendala; pada tahun 2025, AS memangkas bantuan medis sebesar US$50 juta setelah ditemukannya kasus obat-obatan sumbangan yang dicuri dan dijual kembali.