Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirimkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana terparah di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Rencananya, para praja ini akan mulai bertugas pada 3 Januari 2026.
Percepatan Pemulihan Pemerintahan Desa
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengiriman praja IPDN ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat banjir. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (30/12/2025).
Menurut Tito, Aceh Tamiang dan Aceh Utara merupakan wilayah dengan dampak paling parah. “Dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, 13 di antaranya berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ungkap Tito dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).
Selain itu, dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, sebanyak 1.455 kantor desa berada di Aceh. Kondisi ini mendorong Kemendagri untuk segera membangkitkan kembali pemerintahan desa agar pelayanan publik dapat berjalan normal.
Dua Tugas Utama Praja IPDN
Tito merinci, tugas praja IPDN ini terbagi dalam dua fokus utama. “Pertama, membantu pembersihan wilayah terdampak. Kedua, menghidupkan kembali pemerintahan desa,” jelasnya.
Penugasan ini dirancang menyerupai mekanisme kuliah kerja nyata (KKN), memungkinkan para praja untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam pemulihan daerah bencana.
Dukungan Administrasi Kependudukan
Di samping itu, Kemendagri juga telah mengerahkan tim untuk memberikan dukungan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga terdampak. Langkah ini diambil mengingat banyak dokumen kependudukan yang hilang akibat banjir dan longsor.
Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri telah berhasil merestorasi 63.230 dokumen kependudukan, meliputi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.
“Sejak 25 November, kami telah mengirimkan sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah. Dari hasil pemantauan, terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya tidak berjalan, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan ini tidak dipungut biaya atau gratis bagi masyarakat,” tutup Tito.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga ini menunjukkan sinergi pemerintah pusat dalam penanganan bencana.
