Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden. Ngasiman menyebut sikap DPR tersebut penting untuk menjaga kejelasan arah politik hukum dan stabilitas kelembagaan Polri.
Kepastian Kelembagaan untuk Kinerja Optimal
“DPR telah mengambil langkah yang tepat dan moderat. Ini memberikan kepastian bagi Polri sekaligus menenangkan ruang publik dari polemik yang tidak perlu,” ujar Ngasiman, yang akrab disapa Simon, dalam keterangannya pada Sabtu (31/1/2026).
Simon menambahkan bahwa kejelasan posisi kelembagaan sangat dibutuhkan agar Polri dapat bekerja fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan publik. Menurutnya, perdebatan berkepanjangan mengenai struktur justru berpotensi mengganggu konsentrasi organisasi.
“Polri butuh kepastian untuk bekerja optimal, bukan wacana yang berlarut-larut,” tegas Simon.
Apresiasi Profesionalisme Polri
Lebih lanjut, Simon memberikan apresiasi kepada Polri yang dinilai tetap profesional dan tidak reaktif di tengah dinamika politik. Ia melihat Polri memilih menjaga kinerja dan stabilitas internal dibanding terlibat dalam polemik publik.
“Sikap tenang dan profesional Polri patut diapresiasi,” katanya.
Posisi di Bawah Presiden dan Pentingnya Pengawasan
Menurut Simon, menempatkan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang logis dalam sistem presidensial karena garis tanggung jawab menjadi jelas. Namun, ia menegaskan bahwa posisi tersebut harus selalu diimbangi dengan pengawasan dan akuntabilitas.
“Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol tetap kunci,” ujarnya.
Ia menilai DPR memahami keseimbangan tersebut sehingga tidak mendorong perubahan struktural yang drastis. Menurutnya, stabilitas kelembagaan juga merupakan bagian dari agenda reformasi.
“Reformasi tidak selalu berarti mengubah struktur, tapi memastikan sistem berjalan sehat,” jelas Simon.
Harapan untuk Transformasi Polri
Simon berharap kedudukan Polri di bawah Presiden adalah hal strategis dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia berharap Polri berkomitmen penuh menindaklanjuti arahan Presiden melalui penguatan transformasi struktural, kultural, dan instrumental, guna membangun institusi kepolisian yang modern, adaptif, dan dipercaya masyarakat.
“Transformasi Polri bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh personel. Tujuannya satu, menghadirkan Polri yang semakin presisi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.
Simak juga video: Paripurna DPR Putuskan Polri Tetap di Bawah Presiden.
