Padang – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang pada Selasa (20/1/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur sungai dan irigasi pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, serta menyelaraskan perencanaan dan dukungan anggaran pemerintah pusat yang mencapai triliunan rupiah.
Andre Rosiade menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh usulan anggaran strategis BWSS V, mulai dari penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, telah menyiapkan anggaran besar sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat Sumatera Barat pascabencana.
Anggaran Infrastruktur Rp 18,3 Triliun untuk Sumbar
“Total anggaran infrastruktur yang disiapkan untuk Sumatera Barat mencapai Rp 18,3 triliun, dengan porsi signifikan dialokasikan untuk sektor sumber daya air,” ujar Andre dalam keterangan tertulisnya.
Secara rinci, Andre menjelaskan skema penanganan sungai yang meliputi:
- Anggaran tanggap darurat sebesar Rp 300 miliar untuk penanganan cepat di titik-titik kritis.
- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) normalisasi sungai membutuhkan anggaran sekitar Rp 3,4 triliun untuk menangani 43 sungai di Sumbar.
- Sektor irigasi diusulkan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 dengan nilai sekitar Rp 1,1 triliun.
Dari 34 sungai yang terdampak bencana berat, Andre menyebutkan 25 sungai di antaranya telah tertangani dan sesuai rencana. Sebanyak 18 sungai lainnya juga sedang dalam proses pengerjaan.
Perhatian Khusus pada Batang Anai dan Hambatan Birokrasi
Andre memberikan perhatian khusus pada penanganan Batang Anai di Padang Pariaman, yang dinilai sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Normalisasi Batang Anai dari hulu ke hilir menjadi prioritas nasional untuk melindungi objek vital dan konektivitas Sumatera Barat.
Ia menegaskan kesiapannya menjadi penghubung langsung dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proyek-proyek yang kerap terhambat birokrasi maupun kendala teknis di lapangan. Andre juga menyoroti persoalan pembebasan lahan yang menjadi hambatan klasik pembangunan infrastruktur di Sumbar.
Andre meminta jajaran BWSS V lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tidak ragu melaporkan kendala yang dihadapi. Ia menegaskan siap turun tangan langsung berkomunikasi dengan kepala daerah agar persoalan lahan tidak menghambat pemanfaatan anggaran besar yang telah disiapkan negara.
Analisis Teknis dan Kebutuhan Anggaran BWSS V
Kepala BWSS V Padang, Naryo Widodo, memaparkan analisis teknis terkait bencana hidrometeorologi ekstrem pada November 2025. Curah hujan ekstrem hingga 240 milimeter (mm) per hari akibat siklon tropis menjadi pemicu utama banjir bandang dan longsor di 11 wilayah Sumbar.
Naryo menyoroti kondisi kritis Batang Kuranji yang mengalami penurunan fungsi hingga 48%, dengan daya tampung menyusut dari 189 menjadi 98 meter kubik (m2) per detik akibat sedimentasi masif dan kerusakan lahan di hulu. Untuk mengatasinya, BWSS V merencanakan pembangunan sabo dam.
Terkait progres di lapangan, Naryo melaporkan dari 34 sungai terdampak, 25 sungai telah ditangani dengan progres fisik melampaui 50%. Namun, ia mengakui masih ada kendala kekurangan 48 unit alat berat dari total kebutuhan 105 unit untuk mengoptimalkan penanganan di 101 titik kerusakan.
Naryo merinci total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp 4,8 triliun. Anggaran tersebut mencakup Rp 300 miliar untuk tanggap darurat, Rp 3,4 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi normalisasi 43 sungai, serta Rp 1,1 triliun melalui skema Inpres Irigasi 2025.
Proyek prioritas meliputi pengamanan Batang Anai di kawasan BIM, serta pembangunan tanggul dan jetty di Batang Ulakan, Padang Pariaman. Langkah rehabilitasi jangka panjang juga disiapkan, termasuk pembangunan check dam atau sabo dam tambahan di kawasan Batu Busuk dan hulu Batang Kuranji untuk mengendalikan sedimen dan melindungi infrastruktur jembatan.
Andre menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, BWSS, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pemulihan Sumbar. Ia menekankan anggaran triliunan rupiah yang telah disiapkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan catatan seluruh pihak bergerak cepat, solid, dan tidak terjebak pada hambatan administratif.
