JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan penjelasan mengenai alasan pembangunan jembatan dan jalan penghubung antara Jorong Lanai Hilir dengan Jorong Batang Kundur, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, yang hingga kini belum terealisasi. Ia menegaskan bahwa kendala tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran atau lambannya respons pemerintah pusat.
“Kami jelaskan, keterlambatan itu karena sejumlah persyaratan administrasi dan perizinan di tingkat daerah yang masih berproses, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kesiapan lahan, serta izin pinjam pakai kawasan hutan lindung,” kata Andre Rosiade saat berada di Rao, Pasaman, Minggu (18/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan saat ia menyambangi rumah nenek Saudah (67) yang diduga menjadi korban pengeroyokan karena melawan maraknya tambang liar di lingkungannya.
Sebelumnya, pembangunan jalan dan jembatan ini menjadi sorotan publik setelah viralnya aksi seorang bidan, Dona Lubis, yang harus menyeberangi sungai demi mengobati pasien di Pasaman. Peristiwa ini menarik perhatian langsung Presiden RI Prabowo Subianto, yang kemudian menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menangani kerusakan jembatan di wilayah tersebut.
Sebagai tindak lanjut instruksi presiden, Andre Rosiade bersama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, telah meninjau langsung lokasi jembatan pada Rabu (13/8/2025). Perjalanan dari Kota Padang menuju lokasi memakan waktu sekitar enam jam, termasuk dua jam menggunakan sepeda motor karena akses jalan yang terbatas.
Andre menjelaskan bahwa dari sisi pemerintah pusat, seluruh kebutuhan pembangunan jembatan gantung Pasaman telah siap. Anggaran melalui Kementerian PU, Ditjen Bina Marga, serta Balai Jalan Nasional sudah tersedia, termasuk desain teknis jembatan yang krusial sebagai penghubung Jorong Lanai Hilir dan Jorong Batang Kundur. Jembatan ini sebelumnya ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Namun demikian, pembangunan belum dapat dimulai karena masih ada kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasaman yang harus diselesaikan. Selain proses AMDAL yang masih berjalan, kesiapan lahan belum sepenuhnya tuntas. Lokasi jembatan juga berada di kawasan hutan lindung, yang memerlukan izin pinjam pakai kawasan hutan dari pemerintah pusat.
“Kalau dari pusat, anggaran dan desain sudah siap. Tapi ada tahapan administrasi dan perizinan yang wajib diselesaikan di daerah. Ini penting agar pembangunan tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Andre. Ia hadir bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak, dan Kepala Dinas ESDM Helmi Heriyanto.
Selain pembangunan jembatan dan jalan penghubung, Andre Rosiade juga menyoroti pentingnya normalisasi Batang Sumpur. Sungai ini selama puluhan tahun menjadi sumber banjir tahunan di Pasaman. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) dan menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk membahas dukungan anggaran serta teknis pelaksanaan bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Pasaman.
Di sektor infrastruktur dasar lainnya, Andre mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman segera mengajukan proposal pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM pascabencana. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki alokasi anggaran hingga hampir Rp 2 triliun yang dapat dimanfaatkan daerah jika persyaratan administrasi dipenuhi.
Bupati Pasaman, Welly Suheri, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Andre Rosiade. Ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan gantung, yang juga dikenal sebagai Jembatan Dona, memang terkendala faktor lingkungan karena berada di kawasan hutan. Proses AMDAL diperkirakan memakan waktu paling cepat enam bulan dan baru dapat rampung sekitar Juli 2026.
“Terima kasih Pak Andre Rosiade yang sudah memperjuangkan pembangunan jalan dan jembatan ini. Kami sedang berusaha menyelesaikan AMDAL yang ternyata membutuhkan waktu enam bulan. Juga soal hutan lindung dan lainnya, kami akan usahakan segera,” katanya.
Terkait normalisasi Batang Sumpur, Welly menegaskan bahwa bencana banjir di wilayah tersebut telah terjadi hampir setiap tahun selama sekitar 30 tahun terakhir dan tidak mungkin ditangani hanya dengan APBD kabupaten atau provinsi. Dukungan pemerintah pusat melalui koordinasi yang dilakukan Andre Rosiade dinilai menjadi kunci percepatan penanganan.
Andre menegaskan komitmennya untuk membantu seluruh kepala daerah di Sumatera Barat tanpa memandang latar belakang partai politik demi percepatan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Ia menutup dengan pesan kebersamaan “Basamo mangko manjadi” sebagai simbol kolaborasi pusat dan daerah untuk mewujudkan infrastruktur yang aman dan layak bagi warga Pasaman. Andre juga akan membantu menuntaskan masalah lahan dan hutan ke Menteri Kehutanan.
