Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh kembali menggelar demonstrasi pada Kamis (8/1/2026) menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta per bulan. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan kekecewaannya karena upah pekerja di Jakarta dinilai masih kalah dibandingkan buruh pabrik panci di Karawang.
Argumentasi Said Iqbal: Upah Jakarta Terendah Dibanding Tetangga
Said Iqbal membandingkan UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5,73 juta dengan upah minimum di daerah penyangganya. UMP Kota Bekasi ditetapkan senilai Rp 5.999.443 dan Kabupaten Karawang Rp 5.886.853. Ia berharap UMP DKI Jakarta tidak terlalu jauh tertinggal dari kedua daerah tersebut.
“Pada hari ini kembali isu yang diangkat adalah dua hal. Satu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta, sesuai 100 persen KHL agar upah DKI Jakarta tidak terlalu jauh di bawah Karawang dan Bekasi,” ujar Said kepada wartawan di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025).
Massa buruh membentangkan spanduk bertuliskan ‘Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL Sebesar Rp 5,88 juta per bulan, Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL’.
Said Iqbal mengungkapkan keheranannya atas penetapan UMP Jakarta yang lebih rendah dari buruh pabrik panci di Karawang maupun pabrik plastik di Bekasi. “Karena tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi,” tegas Said Iqbal.
Ia merujuk pada data International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang menyebutkan pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta mencapai USD 21 ribu per tahun. Jika dibagi 12 bulan, angka tersebut setara dengan Rp 28 juta per bulan. “Sekarang Gubernur DKI Jakarta hanya memutuskan upah minimum Rp 5,73 juta. Ini menunjukkan kesenjangan sosial. Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi para karyawannya, para pekerjanya, para buruhnya adalah digaji dengan upah rendah. Kalah dengan upah menurut World Bank, kalah dengan upah pekerja Thailand di Bangkok, Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian juga kalah dengan yang di Hanoi, Vietnam,” tuturnya.
Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk lebih realistis. “Kita semua yang kerja di Jakarta, apakah orang luar Jakarta atau warga Jakarta, ya pendapatannya harus dihitung sesuai setidak-tidaknya kebutuhan hidup layak,” ucapnya.
Ia menilai UMP DKI Jakarta sebesar Rp 5,73 juta tidak realistis dan meminta kenaikan menjadi Rp 5,89 juta. “Dan kami meminta upah minimum sektoral provinsi atau UMSP 5 persen di atas 100 persen KHL tadi. Jadi kisarannya Rp 6,1 sampai Rp 6,5 juta. Itu pun masih kecil, kita susah kerja di Jakarta ini kalau dengan upah demikian,” ujarnya.
Tanggapan Gubernur DKI Jakarta: UMP Telah Disepakati Bersama
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi demonstrasi tersebut dengan menegaskan bahwa penetapan UMP Jakarta telah melalui proses yang disepakati bersama antara unsur buruh dan pengusaha. “Ketika proses di Jakarta, Dewan Pengupahan betul-betul berjalan secara transparan dan terbuka. Buruh, pengusaha, dan pemerintah duduk bersama,” kata Pramono di kawasan Penjompongan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Pramono menjelaskan penetapan UMP Jakarta dilakukan dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan bukan keputusan sepihak. “Prosesnya dimonitor langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan juga asisten. Jadi itu kesepakatan bersama,” ujarnya.
Ia menilai tuntutan buruh yang menggelar demonstrasi di Jakarta tidak sepenuhnya berkaitan dengan UMP Jakarta, melainkan berasal dari daerah lain. “Yang didemo itu bukan UMP Jakarta, tapi UMP daerah lain. Kenapa dilakukan di Jakarta? Karena istananya ada di Jakarta,” katanya.
Meskipun demikian, Pramono menghargai unjuk rasa sebagai bagian dari hak demokrasi yang dilindungi undang-undang. “Demo itu hak demokrasi. Siapa saja boleh melakukan. Yang penting dengan izin dan berjalan dengan baik,” ucapnya.
Pramono menambahkan bahwa UMP Jakarta saat ini tergolong paling tinggi dibandingkan daerah lain. Ia optimistis pelaksanaan UMP di Jakarta akan berjalan lancar. “UMP Jakarta dibandingkan daerah lain sudah tinggi sekali. Mudah-mudahan di Jakarta tidak ada masalah,” ungkapnya.
