Jakarta – Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, mengalami kelumpuhan total pada Senin (29/12/2025) siang. Kemacetan parah terjadi dari arah Gambir menuju Patung Kuda akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh.
Pantauan di lokasi pada pukul 14.04 WIB, kendaraan roda empat maupun roda dua tampak tak bisa bergerak. Akses jalan menuju Patung Kuda sepenuhnya tertutup oleh massa aksi, memaksa kendaraan untuk dialihkan.
Kendaraan yang menuju Patung Kuda terpaksa memutar arah dan dialihkan melalui Jalan Agus Salim menuju Jalan Kebon Sirih. Suara klakson bersahutan terdengar dari para pengendara yang terjebak kemacetan.
Kemacetan ini terjadi lantaran para buruh menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik menjadi Rp 5,8 juta, menolak penetapan UMP 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
Buruh Minta UMP Naik Jadi Rp 5,8 Juta
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan tuntutan kenaikan UMP Jakarta menjadi Rp 5,89 juta. Angka tersebut, menurutnya, sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami meminta Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum senilai 5,89 juta rupiah, yaitu nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang telah ditetapkan oleh BPS tersebut,” ujar Said Iqbal di lokasi aksi, Senin (29/12).
Said Iqbal menilai kenaikan UMP Jakarta menjadi Rp 5,7 juta tidak masuk akal. Ia membandingkan UMP Jakarta yang masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.
“Apakah masuk akal, pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini? Standar Chartered, Bank Mandiri, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Karawang, upahnya lebih rendah dari pabrik plastik di Bekasi,” jelas Said.
Ia menambahkan, “Upah minimum di Bekasi dan Karawang kira-kira sekitar 5,95 juta rupiah, jauh lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Jakarta yang sudah dinaikkan 5,73 juta rupiah. Apakah masuk akal? Harusnya gubernur melihat itu.”
Petugas kepolisian terlihat berupaya mengatur lalu lintas di sekitar lokasi, mengarahkan kendaraan agar tetap bisa bergerak meski dengan kecepatan sangat pelan. Kemacetan dilaporkan mengular hingga ke depan gedung Balai Kota DKI Jakarta.
