Presiden Prabowo Subianto turut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Momen penandatanganan di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), diwarnai pujian Trump kepada Prabowo sebagai sosok pria tangguh.
Momen Penandatanganan di Davos
Acara pembentukan Board of Peace yang dipimpin langsung oleh Donald Trump ini disiarkan melalui kanal YouTube AP. Para pemimpin dunia secara bergantian membubuhkan tanda tangan pada piagam tersebut bersama Trump. Presiden Prabowo Subianto maju bersama Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban. Setelah bersalaman, Trump melontarkan pujian kepada keduanya.
“Mereka berdua adalah pria yang tangguh,” ujar Trump seraya menepuk pundak Prabowo. Pernyataan ini disampaikan Trump saat Prabowo dan Orban hendak kembali ke tempat duduk mereka.
Tujuan Board of Peace
Dalam sambutannya, Donald Trump menekankan bahwa Board of Peace dibentuk dengan melibatkan banyak negara dan terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia mengklaim bahwa dunia saat ini lebih kaya, aman, dan damai dibandingkan tahun sebelumnya.
Trump juga menyoroti pencapaiannya dalam mengakhiri sejumlah konflik. “Sebagai presiden, saya mengakhiri 8 perang itu dalam 9 bulan. Termasuk Kamboja dan Thailand,” klaimnya.
Peran Indonesia dalam Board of Peace
Setelah sesi pidato, para kepala negara dan pemerintah yang hadir dipanggil untuk menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Presiden Prabowo Subianto mengambil posisi di sisi kiri Donald Trump untuk membubuhkan tanda tangan.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini bertujuan untuk memastikan proses transisi di Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara atau two-state solution. Indonesia berkomitmen untuk tidak mendukung pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Melalui partisipasinya di Dewan Perdamaian, Indonesia akan secara aktif menyuarakan desakan penghentian kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, pemenuhan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil di Palestina.
