Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, menyatakan dukungannya terhadap usulan Jusuf Kalla (JK) mengenai pembangunan hunian vertikal sebagai salah satu solusi mengatasi banjir di Jakarta. Namun, Ali menekankan bahwa konsep ini bukanlah satu-satunya jawaban.
Hunian Vertikal sebagai Keniscayaan
Menurut Ali, penerapan hunian bertingkat di Jakarta sangat relevan dan realistis untuk menjawab persoalan klasik ibu kota, seperti banjir, kemacetan, dan kualitas lingkungan perkotaan yang bersih. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini harus dijalankan secara terintegrasi dengan penataan ruang, transportasi publik, pengendalian air, serta standar keselamatan bangunan.
“Secara prinsip saya setuju dengan arah pemikiran Pak JK. Kota besar seperti Jakarta tidak bisa lagi mengandalkan hunian horizontal yang menyebar dan tidak terkendali. Hunian bertingkat adalah merupakan sebuah keniscayaan,” kata Ali kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
Ali mencontohkan negara-negara seperti Singapura, Hongkong, dan Jepang yang telah membuktikan efektivitas hunian vertikal jika dirancang dengan matang. “Intinya adalah hunian bertingkat atau vertikal tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus satu paket dengan penggunaan transportasi publik, pengendalian lingkungan dan banjir, serta diperlukan juga regulasi yang kuat,” ucap Ali.
Potensi Mengurangi Banjir dan Kemacetan
Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa hunian vertikal berpotensi mengurangi banjir di Jakarta jika mampu mengurangi permukiman di bantaran sungai dan kawasan rawan banjir. Dengan pola vertikal, lahan dapat dialihfungsikan untuk ruang terbuka hijau, kolam retensi, taman resapan, dan infrastruktur pengendali air.
“Namun perlu diingat, bahwa banjir di Jakarta juga dipengaruhi oleh penurunan muka tanah (land subsidence) akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Karena itu, hunian bertingkat harus dibarengi dengan kebijakan pembatasan penggunaan air tanah,” ujarnya. “Sebab kalau hanya membangun hunian vertikal atau bertingkat tanpa sistem pengendalian air, maka banjir tetap akan terjadi. Oleh sebab itu pendekatannya harus menyeluruh,” tambah Ali.
Dari sisi kemacetan, hunian vertikal dinilai sangat potensial menekan pergerakan kendaraan pribadi, terutama jika dibangun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Konsep ini mensyaratkan hunian berada dekat dengan simpul transportasi massal dan dilengkapi fasilitas pendukung lainnya.
“Jadi Kalau masyarakat Jakarta tinggal di dekat transportasi publik, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentunya ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan seperti mobil dan motor tentu berkurang,” katanya.
Keamanan dan Keterjangkauan Hunian Vertikal
Menanggapi kekhawatiran mengenai bahaya kebakaran pada hunian bertingkat, Ali menegaskan bahwa dengan standar yang benar, hunian vertikal bisa lebih aman dibandingkan permukiman horizontal yang padat saat ini. Syaratnya meliputi pemasangan sprinkler otomatis, sistem alarm kebakaran, jalur evakuasi yang jelas, tangga darurat, serta inspeksi dan simulasi evakuasi rutin.
“Yang berbahaya bukan gedung tingginya, tapi kalau dibangun secara asal-asalan dan tidak diawasi serta tidak sesuai kualitas,” ucap Ali.
Namun, Ali juga menekankan pentingnya memperhatikan keterjangkauan harga, kualitas hidup, dan keadilan sosial dalam pembangunan hunian vertikal agar tidak menciptakan permukiman padat yang tidak layak huni.
“Sebab hunian vertikal adalah masa depan Jakarta. Tapi harus dirancang sebagai solusi kota, bukan sekadar menumpuk bangunan. Jika dijalankan dengan benar, konsep ini bisa membantu Jakarta menjadi lebih tertib, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan,” imbuhnya.
Usulan Awal Jusuf Kalla
Sebelumnya, Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla (JK), mengemukakan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah dengan membangun hunian bertingkat.
“Kalau Jakarta ingin bersih, ingin tidak banjir, ingin tidak macet, hidup bertingkat, rumah tingkatan,” kata JK usai kerja bakti bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2).
JK menambahkan bahwa konsep hunian bertingkat harus mulai dipertimbangkan untuk masa depan Jakarta, meskipun menghargai warga yang saat ini tinggal di rumah non-vertikal.
“Jadi bagi, minta maaf, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di rumah-rumah itu kita hargai. Tapi masa depan harus bertingkat,” ucap JK.
