Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyoroti masih banyaknya persoalan salah sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 54 juta penduduk miskin belum menerima PBI JK, sementara di sisi lain, sekitar 15 juta orang yang tergolong mampu justru tercatat sebagai penerima.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menjadi Dasar
Gus Ipul menyampaikan temuan ini dalam rapat bersama Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masih terdapat penduduk pada desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK. Sebaliknya, sebagian penduduk pada desil 6 hingga 10 masih tercatat sebagai penerima.
“Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih, sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih, di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu,” ujar Gus Ipul.
Perbaikan Penyaluran Bantuan Berbasis Desil
Data yang diperoleh pada tahun 2025 ini menjadi dasar bagi Kementerian Sosial untuk memanfaatkan pembagian desil sebagai landasan perbaikan penyaluran bantuan. Gus Ipul mengakui bahwa verifikasi dan validasi data masih perlu dilakukan secara lebih luas.
“Kita masih perlu melakukan cross-check lebih luas lagi, karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-cross-check hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi cepat. Namun, Gus Ipul menekankan bahwa upaya ini masih belum cukup dan diperlukan langkah yang lebih nyata agar data menjadi semakin akurat setiap tahunnya.
Pengalihan Bertahap Turunkan Tingkat Kesalahan Data
Sebagai solusi, telah dilakukan pengalihan secara bertahap dari Mei 2025 hingga Januari 2026. Langkah ini, menurut Gus Ipul, telah berhasil menurunkan tingkat inclusion error dan exclusion error secara signifikan. Exclusion error merujuk pada kondisi di mana seseorang yang seharusnya menerima PBI justru tidak mendapatkannya. Sebaliknya, inclusion error terjadi ketika seseorang yang tidak berhak malah menerima PBI.
“Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK,” tuturnya.
Sebelumnya, data menunjukkan bahwa 23,36 juta warga Indonesia masih hidup dalam kemiskinan, dengan mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa.
