Jakarta – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menyambut baik usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan persetujuannya agar Undang-Undang (UU) KPK dikembalikan ke versi lama. Yudi menilai langkah ini penting untuk memulihkan kewibawaan lembaga antirasuah tersebut.
“Kembali ke versi lama seperti kembali ke setelan pabrik kalau HP. Artinya semua kembali ke normal lagi,” ujar Yudi saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).
Menurut Yudi, revisi UU KPK yang terjadi sebelumnya telah melemahkan lembaga tersebut. Ia berharap dengan diterapkannya kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih maksimal.
“Mulai dari kewenangan KPK yang kuat seperti dulu pernah menangkapi banyak pejabat tinggi di negeri ini. Pimpinan KPK yang berintegritas dan berani tidak takut koruptor. Dan juga kepegawaian KPK yang independen bukan dalam bentuk ASN seperti saat ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, kelemahan KPK saat ini sangat terlihat akibat revisi UU KPK yang dulu sempat ditolak oleh masyarakat, termasuk mahasiswa dan elemen sipil.
Yudi juga mendorong agar isu penerapan kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terus digaungkan. Ia berpandangan bahwa usulan Jokowi merupakan bentuk tanggung jawab moral, mengingat revisi UU KPK terjadi pada masa pemerintahannya.
“Oleh karena itu, jika benar kembali dan saya juga setuju ke UU lama setidaknya harapan pemberantasan korupsi semakin cerah akan terwujud apalagi IPK kita juga saat ini anjlok 3 poin dari 37 ke 34 setara negara Nepal,” katanya.
“Kembali ke setujunya Pak Jokowi saya beranggapan bahwa itu juga merupakan tanggung jawab moral beliau bahwa akibat revisi UU KPK dimana saat itu menjadi presiden,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan persetujuannya atas usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang meminta UU KPK dikembalikan ke versi lama. Jokowi menekankan bahwa revisi UU KPK tersebut merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Ya, saya setuju, bagus (UU KPK kembali ke versi lama), karena itu dulu (revisi UU KPK) inisiatif DPR, lho. Jangan keliru ya, itu inisiatif DPR,” kata Jokowi dilansir detikJateng, Jumat (13/2).
Jokowi mengakui revisi UU KPK terjadi saat ia menjabat sebagai presiden, namun ia menegaskan tidak menandatangani undang-undang hasil revisi tersebut.
“Ya, memang (revisi UU KPK). Saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan,” ujarnya.
