Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon akhirnya angkat bicara mengenai protes dari pihak Paku Buwono (PB) XIV Purbaya terkait penunjukan KGPH Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo. Fadli Zon menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil pemerintah dengan tujuan utama menjaga kelestarian cagar budaya.
Penegasan Pemerintah untuk Pelestarian Cagar Budaya
“Kita melihat dari sisi pemerintah, tujuannya untuk melakukan penjagaan terhadap cagar budaya ini,” ujar Fadli Zon. Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Keraton Solo kepada KGPA Tedjowulan di Sasana Handrawina, Keraton Solo, pada Minggu (18/1/2026), seperti dilansir detikJateng.
Dalam kunjungannya, Fadli Zon menyempatkan diri untuk meninjau langsung kondisi bangunan di area keraton. Ia menemukan bahwa banyak bagian bangunan yang memerlukan perhatian dan perawatan. Menurutnya, revitalisasi bangunan keraton menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.
“Tadi saya lihat sendiri di belakang, banyak bangunan yang kurang terawat. Kita harap ini bisa direvitalisasi agar Keraton Kasunanan Surakarta bisa menjadi objek wisata budaya, sejarah, kuliner, hingga wisata religi. Potensinya sangat besar, ini akan baik untuk keluarga besar keraton, untuk masyarakat Solo, dan kita semua,” ungkap Fadli Zon.
Upaya Komunikasi dan Undangan yang Tak Terpenuhi
Lebih lanjut, Fadli Zon menyatakan bahwa Kementerian Kebudayaan selalu berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pihak PB XIV Purbaya. Ia mengklaim bahwa pihak keraton telah diundang untuk menghadiri acara penyerahan SK tersebut.
“Mereka selalu kita undang. Tapi waktu diundang, mereka tidak datang. Jadi sebenarnya kita ingin kooperatif, itu yang kita harapkan. Pak Dirjen selalu mengundang mereka, termasuk acara tadi pun diundang,” jelasnya.
