Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai berlambang kepala garuda ini menilai skema tersebut lebih efisien dibandingkan pemilihan secara langsung.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa partainya mendukung upaya pelaksanaan pilkada oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur. Menurutnya, pilkada melalui DPRD lebih efisien dari berbagai sisi, mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik.
Sugiono mencontohkan, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada pada tahun 2015 mencapai hampir Rp7 triliun dan terus meningkat signifikan. Pada tahun 2024, anggaran pilkada bahkan menembus lebih dari Rp37 triliun. “Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono.
Selain anggaran, Sugiono juga menyoroti mahalnya biaya politik yang dibutuhkan calon kepala daerah. Ia mengungkapkan bahwa ongkos kampanye yang tinggi kerap menjadi penghambat bagi figur-figur yang dinilai kompeten untuk menjadi kepala daerah.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” jelas Sugiono.
Ia menegaskan, dari sisi efisiensi, baik proses, mekanisme, maupun anggaran, Gerindra mendukung rencana pelaksanaan pilkada lewat DPRD. Menurutnya, pilkada oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu. Bahkan, ia menilai pilkada oleh DPRD dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ucap Sugiono.
Lebih lanjut, Sugiono menambahkan bahwa pilkada melalui DPRD juga berpotensi mengurangi polarisasi di masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung. Meski demikian, ia menekankan bahwa rencana tersebut harus dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” pungkasnya.
