Jakarta – Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya untuk terus mengontrol jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Sarmuji, menyatakan bahwa sikap kritis fraksinya justru lebih mendalam dan substantif dibandingkan dengan kelompok oposisi.
Sarmuji menjelaskan bahwa kontrol yang dilakukan Golkar tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Ia membedakan spektrum berbicara, yang meliputi pujian berlebihan di satu sisi hingga hujatan di sisi lain. “Hal ini tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Dalam spektrum berbicara, terdapat berbagai tingkatan, mulai dari memuji secara berlebihan di satu sisi, hingga menghujat, mencaci, dan mencerca di sisi lain,” ujar Sarmuji kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Lebih lanjut, Sarmuji menekankan bahwa Fraksi Golkar DPR akan senantiasa memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Kritik yang dilontarkan akan selalu bersifat objektif. “Fraksi Partai Golkar mendorong posisi yang sehat dan konstruktif, yaitu mengapresiasi dengan kritis dan mengkritisi secara objektif, bukan dengan serangan atau hujatan yang merusak kehormatan institusi dan kualitas demokrasi. Kritik harus diarahkan agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan mengurangi kekurangan jika ada,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menambahkan bahwa kontrol yang dimiliki partainya sebagai mitra koalisi sesungguhnya lebih awal dan lebih substantif. Hal ini dikarenakan Golkar terlibat sejak tahap perencanaan dan pembahasan kebijakan. “Kontrol kita sebenarnya melebihi oposisi. Kontrol yang kita miliki sebagai mitra koalisi sesungguhnya lebih awal dan lebih substantif, karena kita terlibat sejak tahap perencanaan dan pembahasan. Kita dapat mengingatkan sejak awal mana program yang bermanfaat bagi rakyat, dan mana yang perlu disempurnakan atau dihindari,” ungkapnya.
Pernyataan Sarmuji ini disampaikan saat sambutan acara Hari Ulang Tahun (HUT) Fraksi Golkar ke-58 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/2). Sikap untuk tidak menyerang kebijakan Prabowo-Gibran merupakan salah satu etiket (fatsun) yang harus dijaga sebagai konsekuensi dukungan Golkar terhadap pasangan tersebut dalam Pemilihan Presiden lalu.
Sarmuji mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti akan ada yang menyukai dan tidak disukai. Namun, ia menegaskan bahwa semua kebijakan tersebut pada dasarnya bermanfaat untuk rakyat. “Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” tegasnya.
