Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan partainya terbuka terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, Golkar hanya akan menyetujui jika partisipasi publik tetap dijamin secara maksimal dalam sistem tersebut.
Jaminan Partisipasi Publik
“Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” kata Sarmuji kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2026).
Sarmuji menegaskan bahwa usulan pilkada melalui DPRD ini berbeda dengan sistem yang diterapkan pada era Orde Baru. Ia mengklaim bahwa sistem yang diusulkan akan tetap mengakomodir partisipasi masyarakat.
“Kami Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir, dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, itu seandainya nanti terjadi perubahan. Jadi ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil,” jelasnya.
Desain Penguatan Partisipasi
Lebih lanjut, Sarmuji memaparkan bahwa partisipasi publik akan tetap diakomodir melalui berbagai mekanisme, termasuk kampanye langsung dan debat calon kandidat.
“Sehingga rakyat tidak ditinggalkan meskipun pemilihannya melalui DPRD, itu desain apa lagi misalkan yang bisa memperkuat partisipasi rakyat ke dalam pemilihan DPRD, nanti akan kita akomodir secara maksimal,” ujarnya.
Komunikasi Informal Antarpartai
Menurut Sarmuji, pembahasan mengenai kemungkinan pilkada lewat DPRD ini telah dilakukan secara informal antarpartai politik.
“Ya, kontak-kontak saja ya (antarparpol). Kontak-kontak, ngobrol-ngobrol informal, tanya-tanya,” imbuhnya, menandakan adanya penjajakan awal mengenai wacana tersebut.
