Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, membantah keras adanya pertemuan antara tokoh partai berlambang banteng moncong putih dengan Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan berlangsung pada Jumat malam (30/1/2026). Guntur menegaskan posisi PDI Perjuangan bukanlah sebagai partai oposisi, melainkan sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan.
PDIP Bukan Oposisi, Melainkan Penyeimbang
“PDI Perjuangan bukan oposisi, kami penyeimbang, dari PDI Perjuangan tidak ada yang bertemu dengan Presiden,” ujar Guntur Romli kepada wartawan pada Sabtu (31/1/2026). Ia menambahkan bahwa fokus seharusnya adalah pada aksi nyata pemerintah untuk menjawab kekhawatiran publik, bukan sekadar pertemuan.
Menurut Guntur, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan tindakan konkret sebagai solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menilai bahwa terlalu banyak pertemuan yang tidak menghasilkan solusi nyata.
“Lagi pula, keprihatinan publik harusnya dijawab dengan tindakan nyata pemerintah sebagai solusi, jangan terlalu banyak pertemuan apalagi ‘omon-omon’,” tuturnya.
Klarifikasi dari Kemenhan
Pernyataan Guntur Romli ini muncul setelah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, sebelumnya menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh yang diidentifikasi sebagai oposisi pemerintah pada Jumat malam. Pertemuan tersebut, menurut Sjafrie, membahas kepentingan negara.
“Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retret di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir Antara, Sabtu (31/1).
Sjafrie menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan pengelolaan negara yang baik oleh seluruh elemen bangsa. Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang dinilai kerap membuat kondisi negara tidak menguntungkan, baik dari segi pemanfaatan sumber daya alam maupun perputaran keuangan.
Lebih lanjut, Sjafrie menguraikan bahwa pihak-pihak tersebut mencakup sektor swasta yang diduga tidak mematuhi regulasi demi keuntungan pribadi, serta dugaan kebocoran anggaran negara.
