Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, menginstruksikan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Langkah ini diambil menyusul penonaktifan atau pengalihan kepesertaan sebagian peserta yang dinilai mampu kepada yang lebih membutuhkan.
Pendamping PKH Terlibat dalam Ground Check
Gus Ipul menyatakan, “Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya, ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat, 11 juta tersebut.” Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Kamis (12/2/2026).
Dalam sebuah program talkshow, Gus Ipul menjelaskan bahwa ground check bertujuan untuk memverifikasi kondisi objektif para penerima manfaat yang dinonaktifkan. Penonaktifan ini merupakan bagian dari strategi pengalihan kepesertaan PBI-JK dari kelompok yang mampu (desil 6-10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional/DTSEN) ke kelompok yang tidak mampu (desil 1-5) berdasarkan usulan masyarakat dan pemerintah daerah. Proses ini telah berjalan secara bertahap sejak Mei 2025.
Reaktivasi Otomatis untuk Pasien Kronis
Bagi masyarakat yang terdampak penonaktifan namun masih membutuhkan layanan kesehatan, Kemensos memastikan adanya mekanisme reaktivasi yang cepat sesuai ketentuan. Khususnya bagi 106 ribu penerima PBI-JK dengan penyakit katastropik atau kronis yang sempat dinonaktifkan akibat perubahan data, telah dilakukan reaktivasi otomatis.
“Jadi yang pertama yang kita coba berikan reaktivasi otomatis itu adalah kepada 106 ribu yang tadi disebut pasien yang memiliki penyakit katastropik. Nah sekarang ini sudah langsung otomatis itu, otomatis reaktivasinya,” ujar Gus Ipul.
Peran Serta Masyarakat dalam Pemutakhiran Data
Selain melibatkan pendamping, Gus Ipul juga mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pemutakhiran data melalui fitur usulan atau sanggahan di berbagai kanal Kemensos, seperti aplikasi Cek Bansos, Call Center, dan WhatsApp Center.
“Kami bekerja sekuat tenaga, tetapi hari-hari ini, kita memerlukan bantuan dari masyarakat luas untuk ikut usul, ikut sanggah, jadi ikut usul, ikut sanggah, ikut berpartisipasi, supaya data kita makin akurat, koreksi dari masyarakat, sanggahan dari masyarakat itu sangat penting buat kami,” tegasnya.
Koordinasi Lintas Kementerian untuk Perbaikan Layanan
Kemensos terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perbaikan layanan PBI-JK. Dalam skema ini, Kemensos menetapkan kepesertaan, Kemenkes meneruskan ke BPJS Kesehatan yang mengelola alokasi anggaran, dan BPJS Kesehatan membayarkan klaim ke rumah sakit.
Gus Ipul menambahkan bahwa konsolidasi data nasional melalui DTSEN adalah program strategis Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Pemutakhiran data secara berkala diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
“Nah memang dalam proses konsolidasi data ini, ada beberapa hal yang harus diantisipasi di lapangan, ya kemudian kita cari saluran-salurannya, tetapi kalau semua berpartisipasi, saya yakin data kita makin akurat,” pungkasnya.
