Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk keberangkatan jemaah umrah yang akan dilakukan melalui asrama haji. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan mendukung maskapai penerbangan nasional.
Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji
Dahnil menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026). Ia menjelaskan bahwa skema baru ini dirancang agar jemaah umrah dapat menyelesaikan seluruh proses keberangkatan, mulai dari check-in hingga tahapan akhir sebelum naik pesawat, di asrama haji.
“Nah, Presiden meminta kita sebagaimana supaya bisa mendukung ekosistem ekonomi haji ini untuk memperkuat nasional flight kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jemaah umrah itu, itu nanti berangkat dari asrama haji,” ujar Dahnil.
Optimalisasi Pemanfaatan Asrama Haji
Dengan skema ini, maskapai Garuda Indonesia akan menyediakan sarana keberangkatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi antrean panjang di bandara, sehingga jemaah dapat langsung naik pesawat setelah proses di asrama haji selesai. “Garuda akan menyediakan semua sarana keberangkatan misalnya jemaah umrah nanti check-in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara, mereka ke sana langsung berangkat, langsung boarding,” jelasnya.
Dahnil menilai kebijakan ini juga merupakan langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan asrama haji yang selama ini dinilai belum maksimal. Ia mencontohkan luasnya lahan asrama haji di berbagai daerah, seperti 14 hektar di Medan dan 15 hektar di Pondok Gede, namun pengelolaannya belum optimal dalam menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Asrama haji yang rata-rata luasnya itu misalnya di Medan itu 14 hektar, di Pondok Gede itu 15 hektar. Rata-rata asrama haji itu besarannya itu paling kecil itu asrama haji di provinsi itu misalnya di daerah timur itu 4 hektar,” kata Dahnil.
“Tapi pemberdayaannya itu tidak maksimal, PNBP-nya itu juga tidak maksimal. Presiden berulang kali perintahkan kepada kami bagaimana kemudian asrama haji itu bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji,” tambahnya.
Data Jemaah Haji dan Umrah
Lebih lanjut, Dahnil memaparkan data mengenai antrean calon jemaah haji yang mencapai 5,7 juta orang dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu per tahun. Sementara itu, jumlah jemaah umrah jauh lebih besar.
“Jemaah umrah setahun sekarang itu 2,6 juta orang, itu data Dubes Saudi. Data Kementerian Agama sebelumnya 1,6,” jelasnya.
Ia menduga perbedaan angka tersebut disebabkan oleh perbedaan metode pendataan. Namun, ia menegaskan bahwa jutaan jemaah umrah tersebut merupakan ekosistem besar yang perlu dikelola secara serius untuk memberikan pelayanan, perlindungan, sekaligus menjadikannya kekuatan ekonomi.
“Jadi kalau kita sebutlah yang tengah ini, 2,6 juta orang ini bagi pemerintah ini kan ekosistem. Ini semuanya harus dikembangkan, harus diberikan pelayanan perlindungan tapi juga bisa dijadikan kekuatan ekonomi,” ucap Dahnil.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk memperbaiki asrama haji dan mengembangkan konsep seperti Kampung Haji. Presiden Prabowo juga menginstruksikan kajian mengenai Kerja Sama Organisasi (KSO) asrama haji.
