Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menyatakan komitmennya untuk mendukung perbaikan pasar modal nasional dan reformasi ekonomi yang berkeadilan. Ia mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk pembenahan kelembagaan di sektor pasar modal.
Dukungan Penguatan Kepemimpinan OJK dan BEI
Ibas menyambut baik penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan dan tata kelola otoritas pasar modal. Menanggapi pengunduran diri sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Bursa Efek Indonesia (BEI), Ibas menilai situasi tersebut perlu disikapi secara jernih dan proporsional demi kepentingan jangka panjang perekonomian nasional.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ibas menekankan bahwa pasar modal adalah pilar utama pembiayaan pembangunan dan indikator kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi. “Pasar modal bukan hanya soal angka dan indeks, tetapi menyangkut kepercayaan. Karena itu, setiap dinamika yang terjadi harus dijawab dengan langkah yang transparan, profesional, dan menjunjung tinggi integritas,” tegas Ibas dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Dorong Perbaikan dan Penguatan Pasar Modal
Ibas, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN Indonesia, memberikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan dan penguatan pasar modal. Namun, ia menekankan pentingnya penegakan integritas dan tata kelola yang kuat dalam setiap langkah reformasi. “Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang merugikan investor dan mencederai kepercayaan publik. Pengawasan yang kuat, transparansi yang konsisten, serta kepastian hukum harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan dan tata kelola pasar modal adalah kunci agar pasar keuangan Indonesia semakin kredibel, stabil, dan mampu bersaing secara global. Ia menyoroti posisi Indonesia dalam indeks pasar saham global, khususnya Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang masih berada di kategori emerging market.
“Kenaikan status Indonesia di MSCI bukan sekadar simbol, tetapi pintu masuk bagi arus investasi global yang lebih besar. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif,” ujarnya. Namun, Ibas mengingatkan adanya tantangan struktural yang perlu dibenahi, seperti tata kelola perusahaan dan praktik pasar yang belum sepenuhnya sehat.
Tantangan Ekonomi dan Keberpihakan pada Rakyat
Di tengah ketidakpastian global, tekanan inflasi, dan tantangan struktural domestik, Ibas mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih pro-rakyat dan berorientasi pada sektor produktif. Ia menegaskan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan publik.
“Kita tidak boleh lengah, apalagi membiarkan kepentingan segelintir elit mengalahkan kepentingan rakyat. Semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas,” tegasnya.
Fraksi Partai Demokrat DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkeadilan, serta mendorong penguatan pasar modal sebagai pilar penting perekonomian nasional. Mengutip Joseph E. Stiglitz, Ibas menekankan pentingnya sistem keuangan yang berfungsi baik bagi pembangunan ekonomi. Reformasi yang konsisten dan menyeluruh diperlukan untuk membangun pasar modal yang efisien, tangguh, dan berdaya saing global.
