Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan arahan atau perintah untuk melakukan korupsi. Pernyataan ini disampaikan Jokowi sebagai respons terhadap namanya yang kerap disebut-sebut dalam kasus korupsi yang melibatkan sejumlah menteri di era Kabinet Indonesia Maju.
Keterkaitan Kebijakan Presiden dan Kasus Menteri
Jokowi mengakui bahwa setiap program kerja yang dijalankan oleh para menteri pada dasarnya berasal dari kebijakan, arahan, dan perintah presiden. Hal ini yang menyebabkan namanya selalu terseret ketika ada kasus korupsi yang menimpa menterinya.
“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, seperti dilansir detikJateng, Jumat (30/1/2026).
Penegasan Tidak Ada Perintah Korupsi
Meskipun demikian, Jokowi secara tegas membantah telah memerintahkan para menterinya untuk melakukan tindakan korupsi.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada,” ungkapnya.
Ia kembali menekankan bahwa kebijakan yang diambil oleh setiap menteri merupakan kebijakan yang berasal dari presiden.
“Ya, ya memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden,” jelasnya.
Menteri yang Menyebut Nama Jokowi di KPK
Diketahui, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk Nadiem Makarim, Yaqut Cholil, dan Dito Ariotedjo, pernah menyebut nama Presiden Jokowi saat dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terakhir, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut nama Jokowi ketika dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana haji.
“Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail,” ujar Dito di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).
