Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka setelah Partai Golkar mengajukan usulan tersebut dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partainya. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut, salah satunya didasari oleh tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung.
Gerindra Nilai Sistem Pilkada Langsung Punya Banyak Sisi Negatif
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa partainya terus mendengarkan aspirasi dan pendapat mengenai sistem demokrasi yang berjalan. Ia yang pernah bertugas di Komisi II DPR RI dan mendalami berbagai kajian terkait proses demokrasi, berpendapat bahwa perubahan sistem pilkada perlu dipertimbangkan.
“Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi, kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia menyoroti tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk menjadi kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Selain itu, negara juga menanggung beban pembiayaan yang cukup besar untuk penyelenggaraan pilkada secara langsung.
Dorongan Pengembalian Mekanisme Lewat DPRD
Menyikapi hal tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa Partai Gerindra mendorong penerapan pilkada tidak langsung melalui DPRD.
“Nah, inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” jelasnya.
Usulan Serupa dari Partai Golkar
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapimnas1 Tahun 2025 yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan, termasuk usulan pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (21/12) menyatakan bahwa partainya mendorong transformasi pola kerja sama politik dari koalisi elektoral taktis menjadi koalisi permanen yang ideologis dan strategis.
“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil.
Rapimnas Golkar juga merekomendasikan perbaikan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka di Indonesia.
