Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan kesiapannya untuk menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Menurutnya, penyesuaian di internal KPK akan dilakukan secara bertahap seiring berjalannya proses.
“Nah penyesuaian-penyesuaian nanti sambil berproses gitu ya masalah KUHAP dan KUHP,” ujar Setyo di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Setyo menegaskan bahwa prinsipnya KPK akan menjalankan kedua undang-undang baru tersebut secara konsekuen. Ia menambahkan bahwa kajian internal mengenai penerapan KUHP dan KUHAP baru telah dilakukan oleh Biro Hukum KPK. “Kalau masalah bagaimana di dalam pasti sudah ada kajian dari biro hukum,” tuturnya.
Lebih lanjut, Setyo menyatakan tidak ada kekhawatiran dalam penerapan aturan hukum yang baru ini. “Ya saya kira soal kekhawatiran nggak ada, itu kan sebuah ketentuan yang sudah ditentukan oleh negara dan harus dijalankan, prinsipnya bahwa kami jalankan secara konsekuen,” tegasnya.
KUHP dan KUHAP baru mulai berlaku bersamaan pada 2 Januari 2026. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa sejumlah aparat penegak hukum (APH) telah siap menghadapi pemberlakuan undang-undang baru ini.
Supratman menjelaskan bahwa jika terdapat kasus yang sedang diusut saat undang-undang baru berlaku, maka aturan yang akan digunakan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa. “Itu kan kalau terkait dengan hukuman, kalau ada perubahan undang-undang, maka yang dipakai adalah yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan,” kata Supratman dalam konferensi pers di Kemenkumham, Jakarta, Senin (5/1).
Ia juga menginformasikan bahwa telah diterbitkan surat edaran dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung terkait proses penanganan perkara. Petunjuk untuk penggunaan hukum acara lama dalam kasus yang sudah berjalan juga telah dibuat oleh masing-masing instansi penegak hukum. “Jadi salah satu ketentuan dan asas hukum itu. Kalau ada, dan ini juga sudah surat edaran Pak Kapolri, Jaksa Agung, MA sama, bagaimana proses penanganan pada saat sebelum berlakunya undang-undang ini prosesnya sudah berjalan di masing-masing,” jelasnya.
