Kementerian Lingkungan Hidup (LH) akan segera menurunkan tim ahli untuk melakukan kajian mendalam mengenai lanskap pascabencana longsor yang melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk menilai secara saintifik kondisi lingkungan terkini guna merumuskan upaya penanganan yang terstruktur dan tepat sasaran.
Kajian Saintifik untuk Penanganan Tepat
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dalam penanganan bencana lingkungan. “Kami menurunkan tim ahli sebagaimana kami lakukan di Sumatera karena kalau bicara lingkungan ini harus saintis, tidak bisa main kira-kira guna menentukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut,” ujar Hanif, mengutip pernyataan yang dilansir Antara pada Minggu (25/1/2025).
Kajian yang akan dilakukan tidak hanya berfokus pada dampak fisik langsung dari longsor, tetapi juga mencakup penilaian aspek ekologis yang lebih luas. Hal ini meliputi analisis kondisi tanah, tutupan vegetasi, serta identifikasi potensi risiko bencana susulan. Dengan demikian, setiap langkah mitigasi yang diambil diharapkan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Urbanisasi dan Perubahan Tata Guna Lahan
Lebih lanjut, Hanif Faisol Nurofiq menyoroti aspek urbanisasi sebagai salah satu faktor signifikan yang memicu perubahan tata guna lahan di sekitar area longsor Cisarua. Ia menjelaskan bahwa masifnya urbanisasi di perkotaan telah mendorong perubahan pola pertanian ke daerah pegunungan.
“Sebenarnya ini aspek dari urbanisasi yang cukup masif di kota-kota sehingga membawa perubahan pola makan yang bukan kebiasaan kita, seperti kentang, kol, paprika, itu semua di daerah subtropis,” ungkapnya. Tanaman subtropis tersebut umumnya tumbuh optimal di ketinggian 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut, sebuah kondisi yang berbeda dengan karakter wilayah lokal.
“Kita sebenarnya karakternya tidak seperti itu. Tahun 2025 dulu tidak semasif ini, sehingga ini membawa dampak pertanian naik ke gunung dan membuka lahan pertanian seperti ini,” tambahnya.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Untuk memastikan kelancaran dan ketepatan kajian, tim ahli akan berkolaborasi erat dengan pemerintah kabupaten setempat di bawah kepemimpinan bupati. “Kita akan melakukan pendalaman sangat detil terhadap landscape ini, dan kemudian akan dilakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Kami mungkin perlu waktu 1-2 minggu untuk menyelesaikan kajian detil bersama para ahli dari akademisi, dari riset dan lain-lain,” pungkas Hanif.
