Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pembenahan besar-besaran di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kedua instansi tersebut.
Dugaan Korupsi Merajalela
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan keprihatinannya atas maraknya dugaan korupsi di lingkungan Pajak dan Bea Cukai. Ia bahkan menduga potensi praktik korupsi sangat besar jika OTT dilakukan di semua perwakilan kedua instansi tersebut.
“OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak,” ujar Boyamin kepada wartawan pada Kamis, 5 Februari 2026.
Boyamin menyoroti bahwa kondisi Bea Cukai dan Pajak saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pengalamannya melaporkan kasus penyelundupan kendaraan hingga barang mewah semakin memperkuat pandangannya.
“Nah itu tunjukkan memang bea cukai dan pajak sedang tidak baik-baik saja, dan dugaan saya belum mampu benahi itu, sehingga masih banyak kenakalan kenakalan, penyelundupan masih banyak,” ucapnya.
Dukungan untuk Langkah Tegas Menteri Keuangan
Menanggapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dikabarkan akan mencopot semua pimpinan di kedua instansi tersebut, Boyamin memberikan dukungan penuh. Ia menilai langkah keras sangat diperlukan untuk memberantas praktik korupsi.
“Kalau sampai Pak Purbaya mimpin mau copot semuanya itu ada benarnya. Itu menurut saya perlu pembenahan, pembenahan saja tidak cukup, makanya harus ada penindakan, saya dukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Karena apa? Kalau tak ada penindakan orang tak akan takut, sehingga nanti orang pikirnya hanya apes saja,” tuturnya.
Boyamin menambahkan bahwa frekuensi OTT yang ditingkatkan akan mendorong upaya pembenahan internal. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Menteri Keuangan untuk menindak tegas para oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Nah kalau OTT diseringkan mereka akan ada pembenahan, dan ini harus dibarengi Pak Purbaya, merumahkan orang-orang nakal itu ya dirumahkan beneran saja,” sambung dia.
OTT KPK di Pajak dan Bea Cukai
Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu pejabat yang diamankan adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penangkapan tersebut. “KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta,” kata Budi kepada wartawan pada Rabu, 4 Februari 2026.
Selain itu, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai di Jakarta yang diduga terkait dengan urusan impor.
