Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menceritakan kedekatan personalnya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto saat bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Dalam pertemuan tersebut, Megawati mengungkapkan bahwa ia kerap menyapa Prabowo dengan panggilan akrab ‘Mas’.
Isi percakapan antara Megawati dan Pangeran Khaled ini diungkapkan oleh Duta Besar RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, yang turut mendampingi di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Rabu (4/2/2026). Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut Ketua DPP PDIP Muhammad Prananda Prabowo beserta istrinya, Nancy Prananda, serta Kepala Badan Riset & Analisis Kebijakan Strategis PDIP, Andi Widjajanto.
Zuhairi menjelaskan bahwa dalam dialognya dengan Pangeran Khaled, Megawati secara terbuka membahas dinamika politik dalam negeri Indonesia dan hubungannya dengan Prabowo.
“Dalam pertemuan dengan Putera Mahkota Abu Dhabi di Istana Negara Abu Dhabi, Ibu Megawati Soekarnoputri menjelaskan persahabatan dengan Presiden Prabowo. Beliau menyampaikan, ‘Saya dengan Presiden Prabowo bersahabat cukup lama. Kami mempunyai visi besar tentang Indonesia Raya’,” ujar Zuhairi menirukan ucapan Megawati.
Lebih lanjut, Zuhairi menambahkan bahwa keakraban persahabatan antara Megawati dan Prabowo tercermin dari sapaan yang mereka gunakan satu sama lain. Keduanya saling memanggil dengan sebutan ‘Mas’ dan ‘Mbak’.
“Saya biasa memanggil Presiden Prabowo dengan panggilan ‘Mas’. Presiden Prabowo memanggil saya dengan panggilan ‘Mbak’. Hal ini membuktikan persahabatan kami sangat baik,” demikian Megawati menyampaikan kepada Pangeran Khaled, seperti dikutip Zuhairi.
Posisi PDIP sebagai Penyeimbang
Meskipun demikian, Zuhairi menggarisbawahi bahwa Megawati juga menjelaskan kepada Putra Mahkota UEA mengenai posisi PDIP yang berada di luar kabinet, terlepas dari hubungan personal yang baik dengan Prabowo.
Megawati menyatakan bahwa PDIP mengambil peran sebagai penyeimbang dalam pemerintahan.
“Meskipun demikian, Ibu Megawati menambahkan bahwa secara politik, PDIP memilih sebagai penyeimbang dan berada di luar pemerintahan,” jelas Zuhairi.
Alasan PDIP memilih berada di luar pemerintahan, menurut Megawati, adalah untuk menjaga mekanisme check and balance demi kepentingan rakyat.
“Kami memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Jika pemerintah melakukan hal yang baik untuk rakyat, kami dukung. Tapi jika dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang baik, kami akan mengoreksi dan memberikan masukan,” ujar Megawati, sebagaimana disampaikan Zuhairi.
Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Selain itu, Megawati juga memberikan gambaran mengenai sistem ketatanegaraan di Indonesia kepada Pangeran Khaled. Menurutnya, sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi.
“Kami menganut sistem presidensil, yang tidak mengenal oposisi dan koalisi. Yang ada adalah bersama pemerintah dan di luar pemerintah. Oposisi hanya dianut dalam sistem parlementer,” kata Megawati.
Pangeran Khaled dilaporkan merespons positif penjelasan Megawati tersebut dan menghormati sikap politiknya dalam dinamika politik dalam negeri Indonesia.
“Kami dapat memahami penjelasan Yang Mulia Ibu Megawati,” ujar Putra Mahkota UEA.
