Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menjelaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera memiliki karakteristik yang berbeda dengan tsunami dahsyat yang menghantam Aceh pada tahun 2004.
Perbedaan Penyebab dan Dampak
Menurut Tito, perbedaan mendasar terletak pada sumber dan cakupan dampaknya. “Saya sampaikan agak beda ya case bencana ini dengan tsunami tahun 2004, kalau tsunami 2004 kan dari laut sehingga menghantam daerah pinggiran, dan itu rata-rata satu hamparan, misal kota Banda Aceh satu hamparan hampir tengah kota ya, kemudian Meulaboh, Pidie dan lain-lain,” ujar Tito kepada detikcom, Sabtu (7/2/2026).
Tito, yang juga menjabat sebagai Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, mengungkapkan bahwa bencana kali ini disebabkan oleh faktor hidrometeorologi, yaitu curah hujan yang sangat tinggi. “Kalau ini karena dari hidrometeorologi, hujan yang terus menerus kemudian debit air yang turun ke bawah menerpa daerah dataran tinggi, dan juga daratan rendah maka yang terjadi adalah scattered problemnya, itu terjadi terpecah-pecah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dampak bencana kali ini bersifat terpecah-pecah atau scattered. Artinya, tidak seluruh wilayah dalam satu provinsi terdampak secara merata. “Contoh misalnya kita masuk dari Aceh Tamiang yang berat sekali, 30 menit dari situ kita nyeberang masuk ke kota Langsa jadi (di sana) ada air aja kemudian selesai ditangani sendiri, saya cek kota itu ya memang nggak ada masalah, masuk kota Takengon nggak ada,” papar Tito.
“Gayo Lues saya lihat semua lancar, pasar jalan, tapi terputus,” imbuhnya, menggambarkan kondisi akses yang terisolasi di beberapa daerah.
Koordinasi Stok Pangan untuk Daerah Terisolasi
Menyikapi potensi daerah yang terkurung akibat akses terputus, Mendagri Tito Karnavian telah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Kepala Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan stok pangan bagi warga di daerah terisolasi.
“Saya sampaikan daerah-daerah yang berpotensi terkurung harus punya stok minimal 3 bulan supaya kalau ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada apa2, kalau terjadi hal sama masyarakat nggak panik, pemerintah nggak panik karena logistik itu udah ada selama 3 bulan, dan 3 bulan itu udah cukup untuk pemerintah membuka akses,” pungkasnya.
