Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memberikan perhatian dan mempercepat langkah pemulihan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Penekanan ini disampaikan mengingat masih ada beberapa area yang belum sepenuhnya pulih dari sisi pemerintahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta sosial ekonomi.
Perhatian Lintas Kementerian
Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), secara spesifik meminta Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, dan Menteri Ekonomi Kreatif untuk membantu memulihkan aktivitas masyarakat.
“Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, ini tolonglah ini bisa dibantu supaya mereka bisa hidup kembali terutama pasarnya juga warung-warungnya, UMKM-nya, ini perlu kerja keras,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian/lembaga di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Kamis (15/1). Rakor yang berlangsung hampir empat jam itu membahas sejumlah indikator pemulihan bencana yang masih memerlukan perhatian berbagai kementerian dan lembaga, khususnya di tiga provinsi terdampak di Sumatera.
Semangat Gotong Royong Kunci Pemulihan
Indikator utama seperti tata kelola pemerintahan, layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan, akses darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial, dinilai masih perlu dipercepat. Tito menekankan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan organisasi nonpemerintah akan mempercepat pemulihan di tiga daerah terdampak. Tito juga mengapresiasi berbagai lembaga nonpemerintah yang telah turun langsung membantu masyarakat di wilayah terdampak, terutama di daerah pegunungan Aceh.
“Banyak sekali saya ketemu di gunung-gunung, di Bener Meriah, di Aceh, Aceh Tamiang, mereka bekerja. Saya lihat mereka enggak banyak pemberitaan, mereka bekerja. Tapi sangat dirasakan membantu (masyarakat),” ungkap Tito merujuk pada lembaga seperti Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Target Rampung Sebelum Ramadan
Pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di Sumbar dan Sumut dapat rampung sebelum bulan Ramadan. Salah satu langkah percepatan yang akan ditempuh adalah pembersihan kawasan terdampak dan pengurangan jumlah pengungsi melalui pemberian bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing.
Bagi warga dengan rumah kategori rusak berat, diharapkan dapat berpindah ke hunian sementara (huntara). Sebagian warga juga telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), yang memungkinkan mereka menempati rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal hingga proses pemulihan selesai.
“Nah, itu yang kita harapkan dari Menteri Sosial, bisa menambahkan dari anggaran bencana dan anggaran yang nonbencana, yang tadi, PKH (Program Keluarga Harapan), sama untuk rumah tangga tadi, ekonomi dan peralatan perabotan. Kalau itu dibantu ini akan cepat selesai,” kata Tito.
Fokus Pemulihan Aceh: Lumpur dan Normalisasi Sungai
Sementara itu, penanganan pascabencana di wilayah Aceh dinilai memerlukan upaya yang lebih berat karena masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus utama pemulihan di Aceh diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai.
“Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan, sungainya sudah dikerok, itu akan jauh lebih mudah lagi menanganinya, dan itu mungkin kalau ada tambahan pasukan, TNI-Polri, Sekolah Kedinasan 15.000 aja … saya yakin dua minggu selesai,” jelas Tito.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri koordinator, menteri Kabinet Merah Putih, serta gubernur dari tiga provinsi terdampak.
