Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan dukungan penuh terhadap transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan. Instruksi ini mencakup upaya memastikan seluruh program pemerintah daerah (Pemda) selaras dengan arahan kebijakan presiden.
Penekanan pada Pemikiran Strategis dan Transformasi
Pesan tersebut disampaikan Tito pada Kamis (12/2/2026) saat acara pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Tito menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap pemikiran strategis Presiden, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan.
Ia menggarisbawahi bahwa salah satu kata kunci yang harus dicatat oleh seluruh jajaran Kemendagri adalah ‘transformasi’, bahkan ‘revolusi’ dalam cara berpikir dan bekerja. Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan merupakan syarat utama tata kelola negara yang baik. “Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Penguatan Ketahanan Nasional dan Ekonomi Kerakyatan
Dalam konteks global yang semakin kompetitif dan tidak menentu, Tito menyatakan bahwa Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pertahanan, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, energi, dan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo disebut banyak melahirkan program yang berorientasi pada penguatan ketahanan tersebut.
Mendagri menegaskan bahwa Kemendagri memegang peran strategis dalam mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Seluruh jajaran diminta untuk memahami paradigma besar yang sedang dibangun, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas. “Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.
Tito menjelaskan bahwa perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dinilai penting untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah. “Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.
Sinkronisasi Kebijakan Daerah dengan Program Pro-Rakyat
Dalam konteks ini, Kemendagri memiliki tugas untuk memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program-program prorakyat yang dicanangkan Presiden. Tito menekankan bahwa seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD perlu memahami arah perubahan tersebut agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. “Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.
