Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, mempercepat proses verifikasi lanjutan terkait kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota di wilayah Sumatera. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk langsung Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) untuk pemulihan wilayah terdampak.
Pengecekan Indikator Pemulihan
“Rapat ini adalah untuk kita melakukan pengecekan tentang daerah-daerah yang mana yang sudah mendekati normal, daerah mana yang belum normal, sehingga perlu memberikan, kita berikan atensi, artinya yang belum normal ini ya kita akan garap,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Agenda rakor adalah Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana di Wilayah Sumatera. Dalam pertemuan tersebut, 52 kepala daerah atau pejabat terkait melaporkan kondisi terkini di wilayah masing-masing kepada Mendagri.
Laporan mencakup aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, data kerusakan infrastruktur pendidikan, akses jalan, hingga kondisi ekonomi masyarakat. Tito menekankan bahwa pemerintah, bersama Kementerian/Lembaga (K/L) serta pihak terkait lainnya, terus bekerja keras melakukan pemulihan pascabencana.
Klasifikasi dan Variabel Normalitas Daerah
Melalui data yang diperoleh dari rapat ini, pemerintah akan melakukan intervensi melalui langkah-langkah teknis. Terdapat tiga klasifikasi kondisi daerah pascabencana: normal, mendekati normal, dan belum normal.
“Saya berusaha untuk melihat, mencoba untuk membuat semacam patokan, benchmark tentang normality, normalitas. Normalitas ini ada diukur dari pemerintahan serta situasi masyarakat,” kata Tito.
Tito menjelaskan bahwa terdapat lima variabel utama dalam mengukur normalitas suatu daerah pascabencana. Variabel tersebut meliputi:
- Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
- Layanan publik yang berlangsung normal.
- Akses jalan yang dapat dilalui masyarakat.
- Geliat perekonomian masyarakat.
- Rumah ibadah yang dapat difungsikan dengan baik.
Data ini tidak hanya menjadi acuan strategi pemulihan, tetapi juga akan disampaikan kepada jajaran K/L terkait dalam rapat lanjutan yang akan digelar di Banda Aceh. Rapat tersebut direncanakan akan dihadiri oleh Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
“Kita betul-betul bekerja berbasis data. Ini nanti akan menentukan di mana nanti Satgas ini kekuatannya akan dibawa ke mana,” ujar Tito. Ia menambahkan, “Mana (daerah) yang hanya tinggal dipoles, dibantu, nggak terlalu berat, mana yang kira-kira semua kekuatan akan kita tumpahkan ke situ, kira-kira gitu.”
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran pejabat di lingkungan BPS dan Kemendagri. Hadir pula secara virtual, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas, serta jajaran kepala daerah dan pejabat terkait di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.
