Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (14/1/2026) pagi. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh institusi penegak hukum tersebut.
Koordinasi PNBP Antara Kejagung dan Kemenkeu
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa kedatangan Menkeu Purbaya adalah dalam rangka koordinasi mengenai potensi PNBP.
“Memang tadi terinfo bahwa ada Pak Menkeu (Purbaya Yudhi Sadewa) datang ke sini, terkait dengan koordinasi,” ujar Anang kepada wartawan di gedung Kejagung, Jakarta Selatan.
Anang menjelaskan lebih lanjut bahwa koordinasi ini fokus pada identifikasi dan optimalisasi potensi PNBP dari kasus-kasus yang ditangani oleh Kejagung. Ia menyebutkan bahwa PNBP dari Kejagung selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kas negara.
“Kebetulan juga koordinasinya dalam rangka, itu kan, kita melihat potensi-potensi terkait dengan PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Kemarin kan kita tahun kemarin ya, PNBP kita kan dari Kejaksaan cukup signifikan kan. Berapa puluh triliun. Nah sekarang, potensi yang ada di kita seperti apa. Hanya koordinasi, sebatas itu saja,” jelas Anang.
Realisasi dan Penyetoran PNBP ke Kas Negara
Lebih lanjut, Anang Supriatna memaparkan bahwa jika terdapat potensi PNBP yang dapat direalisasikan, maka akan dilakukan proses penagihan. Hasil penagihan tersebut nantinya akan disetorkan langsung ke kas negara.
“Ya nanti kalau memang ada potensi dari PNBP yang bisa direalisasikan, ya mungkin diadakan penagihan, nanti otomatis kan kita akan setor ke kas negara. Tentunya kan masuk, bersinergi dengan Kemenkeu,” terangnya.
Sinergi antara Kejagung dan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan PNBP diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
