Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi mengenai rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan untuk menanggulangi disinformasi dan propaganda asing. Ia menegaskan bahwa RUU tersebut saat ini masih berada dalam tahap wacana dan belum memasuki proses pembahasan lebih lanjut.
Belum Masuk Tahap Penggodokan
“Masih wacana. Belum (digodok),” ujar Pras, sapaan akrabnya, saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).
Semangat Keterbukaan dan Pertanggungjawaban
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa RUU tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup atau membatasi akses terhadap informasi. Sebaliknya, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap platform dan sumber informasi memiliki prinsip pertanggungjawaban yang jelas atas konten yang mereka sebarkan.
“Itu kan semangatnya bagaimana kita itu apa namanya bukan kita tidak ingin keterbukaan, tidak. Tapi segala platform atau sumber-sumber informasi kan pertama ya kita mesti ada pertanggungjawaban di situ kan. Yang kedua kita juga harus berpikir mengenai efek dari platform-platform apa namanya informasi dan komunikasi itu, apalagi kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya semangatnya itu,” jelas Pras.
Tanggung Jawab di Era Teknologi dan AI
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), Prasetyo Hadi menekankan pentingnya prinsip tanggung jawab yang menyertai kemajuan tersebut. Ia mengingatkan agar AI dan teknologi tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab atau bahkan merusak.
“Jadi kira-kira gini lho supaya apa ya namanya dengan perkembangan teknologi, perkembangan AI, itu tapi juga ada bentuk tanggung jawabnya gitu lho,” tuturnya.
“Jadi jangan kemudian AI atau teknologi itu justru dipakai untuk sesuatu yang kurang bertanggung jawab atau bahkan sesuatu yang merusak gitu misalnya. Kalau yang positif wah kita harus harus melek teknologi, kita harus justru kita harus mau mengejar ketertinggalan dalam hal teknologi,” imbuhnya.
