Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan peran krusial para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai garda terdepan dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat dan penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menggarisbawahi pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi landasan utama distribusi bansos dan rekrutmen siswa Sekolah Rakyat.
Pendamping PKH Kunci Ketepatan Sasaran
“Saya ingin menyampaikan bahwa pendamping PKH adalah kunci ketepatan sasaran, Sekolah Rakyat maupun bansos tepat sasaran,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (22/1/2026). Pernyataan ini disampaikan saat ia memberikan arahan dalam rapat daring bersama ketua tim (Katim) Pendamping PKH tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh 546 peserta, terdiri dari 41 Katim Provinsi dan 505 Katim Kabupaten/Kota.
Pintu Gerbang Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat
Gus Ipul menjelaskan bahwa para pendamping PKH berfungsi sebagai pintu gerbang utama dalam proses rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat. Tugas mereka adalah mengidentifikasi dan memastikan bahwa anak-anak yang akan mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga tidak mampu, khususnya yang masuk dalam kategori Desil 1 dan 2 berdasarkan DTSEN. Hal ini penting mengingat tidak ada proses pendaftaran formal untuk Sekolah Rakyat.
“Teman-teman pendamping ini adalah ujung tombak dalam merekrut siswa Sekolah Rakyat. Tidak ada pembukaan pendaftaran ini, yang ada adalah siapa yang ada di data, dicek ke lapangan. Kalau kita sampai salah sasaran, itu adalah pengkhianatan terhadap mandat negara,” tegasnya.
Peringatan Keras Terhadap Kecurangan dan Integritas
Lebih lanjut, Gus Ipul memberikan peringatan keras kepada para pendamping PKH agar tidak melakukan kecurangan dalam proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa rekrutmen harus dilaksanakan secara bersih, adil, dan bebas dari intervensi.
“Stop, tidak boleh ada (murid) titipan pejabat atau tokoh, titipan keluarga, sogokan dalam bentuk apapun, manipulasi data demi meloloskan pihak tertentu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Sosial akan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan. “Kita akan melakukan zero tolerance terhadap penyimpangan. Jadi kita tidak menoleransi adanya penyimpangan. Rekrutmen Sekolah Rakyat adalah ujian integritas pendamping, tidak ada kompromi untuk ketidakjujuran, permainan data, penyalahgunaan kewenangan. Dan tolong diingat, pendamping adalah wajah negara di mata rakyat,” pungkasnya.
Pemutakhiran DTSEN Tiga Bulanan
Terkait DTSEN, para pendamping PKH memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data di lapangan setiap tiga bulan sekali. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa bansos yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengoreksi data yang ada.
“Kuncinya pertama itu adalah transparansi, keterbukaan. Pikiran kita terbuka, sistemnya dibuka, masyarakat diajak bicara sehingga tidak ada lagi upaya-upaya untuk menutup-nutupi data,” ungkap Gus Ipul.
Ia juga menjelaskan peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses ini. “Maka itulah sekarang, atas arahan Presiden, data kita buka semuanya dan semua boleh mengoreksi. Teman-teman pendamping harus mengedukasi masyarakat bahwa pendamping tidak menentukan Desil 1, 2, 3. Pendamping hanya mendata untuk dikirim ke BPS. BPS yang akan mengerjakan semuanya untuk membuat perankingan,” tutupnya.
