Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai maraknya alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026).
Lahan Sawah Berubah Fungsi
Nusron Wahid memaparkan bahwa selama periode 2019 hingga 2024, terjadi kehilangan lahan sawah seluas sekitar 554 ribu hektar. Lahan-lahan produktif ini berubah fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan.
“Kami melaporkan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Yang tahun 2019 sampai tahun 2024, sawah-sawah di Indonesia itu hilang. Berubah menjadi kawasan industri, maupun berubah menjadi perumahan, sekitar 554 ribu hektar,” kata Nusron di Istana.
Upaya Mewujudkan Swasembada Pangan
Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa pengendalian alih fungsi lahan merupakan langkah krusial untuk mewujudkan target swasembada pangan di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
Ia mengaku telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk segera mengatasi kondisi darurat lahan sawah ini. “Sementara, pada satu sisi Bapak Presiden mempunyai Asta Cita yang sangat besar, yaitu ingin swasembada pangan. Karena itu, dalam pembicaraan dengan beliau tadi, kami melaporkan kami sudah mengambil langkah-langkah yang harus kami konsultasikan sama Pak Presiden, dan Alhamdulillah Bapak Presiden merestui,” ujarnya.
Darurat Revisi RTRW
Nusron memaparkan bahwa syarat minimal lahan sawah yang tidak boleh dialihfungsikan atau Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) adalah 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) di suatu wilayah, sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2030.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan angka yang jauh dari ideal. “Nah faktanya, di dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya Provinsi maupun RTRW-nya Kabupaten/Kota, itu faktanya hari ini untuk RTRW Provinsi, LP2B-nya itu baru 67,8 persen. Belum nyampe 87 persen. Malah kalau kita mengacu RTRW Kabupaten, hanya 41 persen,” ungkap Nusron.
Kondisi ini, menurut Nusron, menunjukkan adanya darurat tata ruang wilayah. Ia menekankan perlunya segera dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di berbagai tingkatan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
