Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menekankan pentingnya integritas dalam lingkungan kerja. Ia secara tegas mengingatkan para staf untuk tidak memberikan apapun kepada atasan mereka, sebagai upaya memperkuat prinsip integritas.
Integritas Melalui Larangan Pemberian Uang
Dalam sambutannya pada acara penyerahan barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/1/2026), Pigai menyampaikan gagasannya. “Saran kepada Pak Ketua KPK kalau mau dengan Ombudsman dan PAN-RB, boleh nggak kita bikin perjanjian integritas baru menggunakan kata haram? Haram bagi staf berikan uang kepada atasan atau yang satu tingkat jabatan di bawah berikan uang kepada atasan,” ujar Pigai.
Pigai menjelaskan bahwa pemberian traktiran dari atasan kepada staf merupakan hal yang lumrah. Namun, ia menyoroti potensi adanya maksud tersembunyi di balik pemberian dari staf kepada atasan. “Kalau atasan kan boleh. Boleh dong namanya atasan ngasih ke anak buah. Traktir minuman. Tapi kalau bawahan kasih ke atasan kan ada maksud lain,” sebutnya.
Integritas adalah Perbuatan, Bukan Sekadar Ucapan
Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa integritas bukanlah sekadar konsep atau ucapan semata. Ia menekankan bahwa integritas harus terwujud dalam perbuatan nyata. “Itu perbuatan dan perwujudan. Ya, saya tegaskan. Integritas itu itu bukan kata-kata, bukan hanya ilmu pengetahuan, bukan hanya istilah yang luar biasa, bukan istilah yang filsuf-filsafat-filsafat, bukan. Tapi integritas itu perbuatan dan tindakan,” tuturnya.
Harapan untuk Reformasi Birokrasi
Dalam kesempatan yang sama, Natalius Pigai juga menyinggung soal reformasi birokrasi. Ia berharap agar upaya reformasi birokrasi dapat mencapai tujuannya, mengingat sistem yang ada saat ini dinilai sudah cukup baik. “Sampai kapan kata reformasi itu akan hilang? Sampai kapan Kementerian Reformasi Birokrasi itu akan hilang? Ya, kita juga suatu saat inginkan KPK tidak boleh ada lagi. Gitu loh, suatu saat. Ya, itu kalau perbuatan dan tindakan itu berasal dari atas,” ucapnya, mengindikasikan bahwa perbaikan sistem harus dimulai dari kepemimpinan.
