Fraksi Partai NasDem di Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyuarakan keprihatinan mendalam atas tindakan Amerika Serikat (AS) yang melakukan serangan ke Venezuela dan berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Amelia Anggraini, Kapoksi Fraksi NasDem di BKSAP, menilai langkah tersebut berisiko mengganggu stabilitas dan perdamaian internasional.
NasDem Soroti Potensi Preseden Berbahaya
“Indonesia menyampaikan keprihatinan atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, sekaligus melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi,” ujar Amelia kepada wartawan pada Selasa (6/1/2026).
Amelia berharap semua pihak yang terlibat dapat menahan diri dan memprioritaskan dialog. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Karena itu, semua pihak perlu mengedepankan langkah-langkah de-eskalasi, menahan diri, dan menempuh dialog, dengan tetap mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, terutama perlindungan terhadap warga sipil,” tegasnya.
KBRI Caracas Pantau Keselamatan WNI
Menyikapi perkembangan situasi di Venezuela, Amelia Anggraini yang juga merupakan anggota Komisi I DPR RI, meminta agar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas terus memantau keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di sana. Ia juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap eskalasi konflik yang mungkin terjadi.
“Terkait pelindungan WNI, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Caracas terus memantau situasi dan memastikan keselamatan WNI di Venezuela. WNI diimbau tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan menjaga komunikasi dengan KBRI Caracas,” jelasnya.
Latar Belakang Penangkapan Maduro
Penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan AS merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan yang dilancarkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Operasi ini, yang diawali dengan serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela pada Sabtu (3/1) dini hari, telah menuai kecaman dari berbagai pemimpin internasional.
AS menyatakan Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah sebelum membawanya beserta istrinya, Cilia Flores, ke Amerika Serikat. Presiden Trump menuduh Maduro bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal, serta mendukung kartel narkoba.
Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah melakukan setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba dari Venezuela, yang mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas. Para ahli hukum menilai aksi militer AS tersebut berpotensi melanggar hukum domestik AS maupun hukum internasional.
