Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan keterbukaan informasi publik sebagai kunci utama dalam menarik investor pada gelaran Ocean Impact Summit (OIS) 2026 di Bali, 8-9 Juni mendatang. Langkah ini diharapkan dapat membangun kepercayaan investor untuk menanamkan modal di sektor kelautan nasional.
Laut sebagai Sistem Tata Kelola Inovatif
Pada OIS 2026, keterbukaan informasi akan menjadi pendorong utama bagi Stream D – Ocean as a Governance & Innovation System. Konsep ini memandang laut bukan sekadar sumber daya alam, melainkan sebuah sistem tata kelola yang membutuhkan data terbuka, inovasi, dan partisipasi dari berbagai pihak.
“Ini menjadi bagian penting untuk pembangunan ekonomi biru, bagaimana kita mengangkat potensi-potensi ekonomi biru dari laut ini, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan negara,” ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).
Hendra menjelaskan bahwa Forum Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup KKP sebelumnya telah membahas urgensi pelaksanaan OIS 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan nasional. Ia menegaskan potensi investasi di sektor kelautan sangat besar, terutama pada bidang yang belum tergarap optimal seperti pemanfaatan komoditas laut dalam untuk industri farmasi, serta pemanfaatan alga merah sebagai bahan baku plastik ramah lingkungan.
Untuk menarik minat investasi, Hendra menekankan pentingnya data yang lengkap, kredibel, dan mudah diakses. Informasi mengenai kebijakan juga krusial bagi investor dalam mengambil keputusan.
“Keterbukaan membangun kepercayaan. Tanpa transparansi, tidak ada legitimasi kebijakan, tanpa kepercayaan, tidak ada kolaborasi, tanpa kolaborasi, sulit mencapai dampak nyata ekonomi biru,” tegasnya.
Saat ini, KKP berfokus pada tiga aspek dalam keterbukaan informasi publik: data, teknologi, dan komitmen membangun kepercayaan. KKP terus berupaya meningkatkan kualitas, integrasi, dan aksesibilitas data kelautan dan perikanan.
Sinergi Komunikasi dan Teknologi AI
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Adita Irawati, menyoroti pentingnya strategi komunikasi yang efektif untuk mempromosikan potensi ekonomi biru menjelang OIS 2026. Ia menekankan perlunya sinergi multipihak agar penyebaran informasi dapat dilakukan secara masif, terukur, dan efektif.
“Narasi besarnya membuka potensi ekonomi biru. Bersama KKP selanjutnya akan diturunkan dalam narasi turunan dalam membuka potensi ekonomi biru itu apa saja sih? Laut sebagai pusat aktivitas ekonomi, laut sebagai potensi untuk manfaat energi, kekayaan hayati, ketahanan wilayah pesisir dan sebagainya. Ini yang harus kita turunkan dalam bahasa yang mudah dipahami dengan navigasi monitoring untuk memahami arah perbincang publik ada di mana,” ujar Adita.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partnership Kolaborasi, Riset, dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri, mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mempercepat pengolahan data dan informasi kelautan dan perikanan. Menurutnya, teknologi AI dapat mendeteksi kapal anomali secara realtime, memprediksi stok ikan, memberikan penegakan hukum berbasis risiko, hingga mengatur kuota sistem yang dinamis.
“AI mampu memberikan tools untuk bisa melihat yang tidak terlihat, misalnya kemampuan mendeteksi kapal-kapal anomali secara realtime. Kemudian bisa melakukan prediksi modeling dari sisi stok ikan, bisa memberikan enforcement berdasarkan resiko, bisa memberikan kuota sistem yang dinamis berdasarkan arus, suhu, bisa juga memberikan automatic complaint scoring,” paparnya.
Sri Safitri menambahkan bahwa Indonesia, sebagai laboratorium kelautan yang kompleks, berada di era transisi penting dari archipelago to algorithm. Ia meyakini Indonesia seharusnya mampu memimpin tata kelola laut berbasis AI untuk masa depan berkelanjutan, bukan lagi sekadar resource management.
“Kita tidak bisa lagi mengelola laut di abad 21 dengan sistem abad 20, nah kita lihat bahwa kapal bergerak setiap menit, begitu juga ikan. Ini itu Indonesia’s moment to lead ya terkait Ocean Impact Summit,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan OIS pertama di Bali bertujuan membuka potensi ekonomi biru dari laut menjadi peluang ekonomi, keuangan/investasi, dan bisnis. KKP menargetkan lahirnya investasi skala besar dan peluang komersial di sektor blue economy, khususnya di bidang farmasi laut, serta menjadikan Indonesia sebagai gerbang ekonomi kelautan di Asia Tenggara.
