Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelesaian reforma agraria pada Rabu (21/1/2026). Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri dari berbagai kementerian terkait.
Fokus pada Desa Tertinggal Akibat Kawasan Hutan
Rapat perdana ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang juga menjabat sebagai Koordinator Tim Pansus Reforma Agraria. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Saan Mustopa menjelaskan bahwa rapat ini diselenggarakan untuk menyikapi kondisi ribuan desa di Indonesia yang masih berstatus tertinggal. “Hari ini berdasarkan juga banyak masukan kenapa rapat pertama ini kita mengundang Menteri Desa ATR/BPN, Transmigrasi, Kehutanan, dan juga Kemendagri ini terkait dengan desa-desa yang masih, ada ribuan desa di Indonesia ini yang masih kategori tertinggal,” ujar Saan dalam rapat.
Ia menambahkan bahwa upaya peningkatan infrastruktur di desa-desa tertinggal seringkali terhambat akibat minimnya akses. Hal ini disebabkan oleh status desa yang berada di dalam kawasan hutan. “Nah kenapa di sini masuk dalam kategori tertinggal karena ada dalam statusnya di kawasan hutan sehingga akses untuk bisa melakukan berbagai upaya itu agak terhambat dengan status alasannya status desanya yang ada dalam kawasan,” jelas Saan.
Dampak pada Jutaan Penduduk dan Kebutuhan Data Rinci
Saan Mustopa menekankan bahwa kondisi ini berdampak signifikan terhadap jutaan penduduk desa, terutama dalam hal akses terhadap pelayanan publik dan infrastruktur. “Dan ini juga tentu berdampak terhadap jutaan rakyat kita penduduk yang ada di desa itu untuk bisa mendapatkan berbagai akses apakah akses kemudahan infrastruktur, pelayanan, semua itu berdampak ke penduduk di sekitar desa itu,” tuturnya.
Oleh karena itu, DPR RI meminta penjelasan yang rinci dari para menteri yang hadir. “Berangkat dari itu semua kita ingin dalam kesempatan rapat pertama ini mendapatkan data penjelasan dan nanti kita rumuskan penyelesaiannya terkait dengan itu seperti apa. Tapi hari ini kita ingin mendengarkan, mendapatkan penjelasan nanti dari Menteri Desa, ATR/BPN, Menteri Transmigrasi, dan juga Kemendagri, biar nanti kita tahu jumlah desa yang pastinya seperti apa,” imbuhnya.
