Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan sepenuhnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sempat dipotong. Desakan ini terutama ditujukan bagi daerah-daerah yang rentan terdampak bencana alam akibat cuaca ekstrem yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.
Pentingnya Kesiapsiagaan Daerah
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan bahwa dalam situasi anomali iklim seperti sekarang, seluruh pemerintah daerah harus senantiasa dalam kondisi siaga. Ia menilai keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat respons cepat pemerintah daerah dalam penanganan bencana sepanjang tahun 2025.
“Kalau untuk TKD, tentu kami mendukung sekali kalau bisa dikembalikan sepenuhnya. Dalam situasi anomali iklim seperti sekarang ini, seluruh pemerintah daerah harus bersiap siaga karena cuaca ekstrem dialami hampir di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Deddy Sitorus di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, negara yang rawan bencana seperti Indonesia wajib memiliki anggaran khusus yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat. Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas daerah sangat penting, tidak hanya untuk penanganan bencana saat ini, tetapi juga untuk upaya mitigasi dan edukasi kebencanaan di masa mendatang.
“Ini sangat nyata kita lihat. Negara rawan bencana seperti Indonesia tidak bisa tidak, harus selalu ada anggaran yang disiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini,” jelasnya.
Deddy Sitorus menambahkan bahwa efisiensi anggaran sebaiknya difokuskan pada program-program lain terlebih dahulu, bukan pada TKD daerah. “Kami berharap efisiensi dilakukan untuk program-program lain dulu. TKD perlu dikembalikan agar pemerintah daerah lebih berdaya,” katanya.
Keadilan Ekologis dan Aksi Nyata
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa sikap partainya sejalan dengan politik ekologi yang ditekankan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang tidak menciptakan keadilan ekologis.
“Seluruh jajaran partai, baik eksekutif maupun legislatif, wajib menjalankan garis kebijakan ekologi partai. Kita harus melakukan perombakan menyeluruh terhadap kebijakan yang tidak membawa keadilan ekologis,” tegas Hasto.
Bantuan Kemanusiaan untuk Jawa Barat
Di tengah maraknya bencana banjir dan longsor, PDIP juga menunjukkan aksi nyata dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jawa Barat. Bantuan tersebut meliputi dua unit mobil klinik berjalan yang dilengkapi fasilitas kesehatan memadai, serta tim relawan medis.
Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa PDIP melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dan Relawan Kesehatan telah aktif bergerak di berbagai wilayah bencana, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat.
“Untuk Jawa Barat, khususnya wilayah yang terdampak longsor, kami mengirimkan relawan kesehatan yang sudah dilatih dan siap membantu masyarakat,” ujar Hasto.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, merinci bahwa mobil klinik tersebut dilengkapi fasilitas seperti klinik gigi, klinik mata, USG, layanan penyakit dalam, laboratorium, hingga apotek. Tim medis yang diberangkatkan terdiri dari dokter dan perawat.
“Hampir seluruh Jawa Barat terdampak bencana. Kami fokus bergerak membantu rakyat, ini gotong royong kader partai,” pungkas Ribka.
