Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa wacana tersebut memang berpotensi memicu kemarahan publik jika dipaksakan.
Wacana Pilkada DPRD Berpotensi Picu Kemarahan
“Itu bahkan dugaan saya (ada penolakan) sebelum hasil survei ini dipublikasikan. Sehingga sudah saya katakan bahwa ini bisa menimbulkan kemarahan rakyat, kalau dipaksakan pilkada oleh DPRD,” ujar Andreas kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Menurut Andreas, memaksakan pilkada melalui DPRD sama saja dengan mengambil hak mendasar rakyat dalam berdemokrasi, yaitu memilih dan menentukan kepala daerahnya sendiri. Ia menambahkan bahwa tingginya biaya politik tidak bisa dijadikan alasan untuk menarik kembali hak rakyat tersebut.
“Karena itu sama saja dengan mengambil hak rakyat yang sangat mendasar dalam berdemokrasi, yakni memilih dan ikut menentukan kepala daerahnya,” sambung dia.
PDIP menilai masih banyak ruang efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada tanpa harus mengubah sistem pemilihan. “Dari awal PDI Perjuangan melihat terlalu mahal harga yang harus dibayar kalau memaksakan untuk mengambil kembali hak yang sudah diberikan kepada rakyat untuk memilih secara langsung dibandingkan dengan biaya pilkada yang seharusnya banyak ruang yang bisa diefisienkan,” jelasnya.
Rakyat Khawatir DPRD Tak Sesuai Aspirasi
Sementara itu, anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menambahkan bahwa penolakan publik terhadap pilkada lewat DPRD juga dilandasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.
Ia menilai rakyat khawatir DPRD tidak akan memilih calon kepala daerah sesuai aspirasi publik, melainkan cenderung pada selera elite.
“Saya kira bottom line -nya adalah rakyat tidak mau hak dasar politik mereka dalam memilih pemimpin daerahnya secara langsung dibajak oleh segelintir oligarki baik pusat maupun daerah,” ujarnya.
“Ketidakmauan itu salah satunya karena tidak percaya bahwa DPRD akan memilih calon sesuai aspirasi publik tetapi cenderung pada selera segelintir elite belaka,” sambung dia.
Perbaiki Pelaksanaan, Bukan Mengubah Sistem
Oleh karena itu, Deddy meminta agar sistem pilkada langsung tidak diubah. Ia menekankan bahwa yang perlu dilakukan adalah pembenahan serius terhadap berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya.
“Menurut saya sebaiknya DPR jangan mengubah sistem pemilihan langsung, tetapi secara serius memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaannya. Banyak dari kekurangan itu selama ini justru datang dari partai politik, kandidat, penyelenggara dan pengawas pemilu serta penegakan hukum yang lemah,” tuturnya.
Hasil Survei LSI Denny JA
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas responden tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD. Generasi Z menjadi kelompok yang paling keras menolak usulan tersebut.
Responden diberi pertanyaan: ‘Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD’. Hasilnya:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
