Berita

Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana di Sumatera

Advertisement

Pemerintah terus menggenjot upaya pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk memastikan pembangunan hunian sementara dan pemulihan infrastruktur dasar berjalan cepat serta tepat sasaran.

Sinkronisasi Pembangunan Hunian dan Infrastruktur

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, memimpin rapat koordinasi yang berfokus pada evaluasi progres pembangunan hunian, pemulihan fasilitas publik, serta pembagian peran kementerian dan BUMN. Rapat ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengaturan BUMN, serta sejumlah BUMN konstruksi yang terlibat langsung dalam penanganan pascabencana.

Teddy menyampaikan bahwa pembangunan rumah hunian di sejumlah wilayah terdampak ditargetkan rampung dalam waktu dekat. “Dalam dua minggu ke depan rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Agam akan jadi dan siap digunakan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga memprioritaskan pembersihan dan pemulihan fasilitas umum, termasuk jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air bersih, dan perkantoran. Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dengan BUMN Konstruksi, seperti PTPP, untuk memastikan pemulihan infrastruktur vital dapat segera mengembalikan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Target Hunian Sementara dan Kebutuhan Warga

Pembangunan hunian tambahan di Aceh ditargetkan selesai pada awal Februari. Dalam proses pemulihan ini, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota setempat untuk menyesuaikan kebutuhan warga terdampak yang beragam. “Ada yang ingin disiapkan hunian, ada yang ingin memperbaiki sendiri, ada yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya yang lain dan lain sebagainya,” kata Teddy.

Dukungan BUMN konstruksi menjadi bagian penting sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan awal. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) aktif terlibat dalam pembukaan akses jalan, penanganan longsor, serta pemulihan konektivitas antardaerah di Aceh dan Sumatera Utara, termasuk pada ruas strategis seperti Bireuen-Takengon.

Peran PTPP dalam Penyediaan Hunian Sementara

Memasuki fase pemulihan lanjutan, peran PTPP bersama Danantara dan BP BUMN difokuskan pada penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir. Pemerintah menargetkan penyediaan hingga 15.000 unit huntara dalam tiga bulan ke depan di berbagai wilayah terdampak bencana.

Advertisement

PTPP saat ini terlibat dalam pembangunan 600 unit huntara di Aceh Utara. Khusus di Aceh Tamiang, Danantara menginisiasi pembangunan 600 unit hunian sementara, dengan PTPP bertanggung jawab pada pembangunan tahap awal sebanyak 94 unit. Hunian sementara ini dibangun dengan sistem panggung dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti MCK, tandon air, musala, jalan pedestrian, drainase, serta sistem utilitas kawasan.

Hingga awal Januari 2026, sebanyak 30 unit huntara di Aceh Tamiang telah selesai, sementara sisanya ditargetkan rampung secara bertahap. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan komitmen perusahaan dalam proses kebangkitan masyarakat pascabencana.

“Pemulihan tidak berhenti pada perbaikan akses dan infrastruktur. Warga juga membutuhkan tempat tinggal yang aman agar bisa kembali menata aktivitas sehari-hari. Melalui kolaborasi yang diinisiasi Danantara, PTPP mendukung penyediaan hunian sementara ini sebagai ruang transisi sebelum pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan,” ujar Joko.

Ia menambahkan, komitmen PTPP tidak berhenti pada fase tanggap darurat. “Kami percaya pemulihan infrastruktur adalah fondasi awal agar masyarakat dapat bangkit dan kembali bergerak. PTPP akan terus hadir, bekerja, dan mendampingi proses pemulihan ini sampai tuntas,” tutup Joko.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan BUMN konstruksi, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan menyeluruh, mencakup aspek infrastruktur serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Advertisement