Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono yang muncul di media sosial terkait anggaran kapal. Kholid menyarankan agar persoalan antarmenteri tersebut diselesaikan dalam forum rapat kabinet.
Saran Penyelesaian Perbedaan Pendapat
“Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet, ya, bukan di medsos,” ujar Kholid saat dihubungi, Rabu (11/2/2026).
Kholid menekankan bahwa para menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto seharusnya menunjukkan kesatuan suara. Hal ini termasuk antara Menteri Keuangan dan Menteri KKP. “Menkeu dan Menteri KKP kan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa perbedaan pandangan antarmenteri adalah hal yang wajar terjadi. Namun, Kholid berharap para menteri tetap mengedepankan kesolidan dan sinergi dalam menjalankan tugasnya. “Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi. Harusnya bisa bangun titik temu dan sinergi,” tuturnya.
Latar Belakang Perbedaan Pendapat
Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono memberikan tanggapan terhadap pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran kapal yang disebut telah cair. Dalam sebuah video yang beredar, Purbaya menyatakan bahwa anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, namun industri galangan kapal belum juga menerima pesanan.
Menanggapi hal tersebut, Trenggono meminta Purbaya untuk mengecek langsung kepada jajarannya di Kemenkeu mengenai status pencairan anggaran tersebut. “Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” kata Trenggono dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @swtrenggono, seperti dilansir detikfinance, Selasa (10/2).
Trenggono kemudian menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai melalui anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang memiliki rencana untuk membangun 1.500 kapal ikan sebagai bagian dari kerja sama dengan Inggris.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.
Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa disampaikan saat acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Purbaya menyatakan keheranannya karena KKP belum juga melakukan pemesanan kepada industri galangan di dalam negeri, padahal Kemenkeu telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.
