Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/1) malam. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih lima jam ini membahas berbagai isu krusial, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Detail Pertemuan dan Peserta
Kabar pertemuan ini awalnya diungkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menyebut Prabowo bertemu dengan tokoh-tokoh yang kerap disebut sebagai oposisi pemerintah, dengan agenda membahas kepentingan negara. “Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” ujar Sjafrie, Sabtu (31/1).
Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengklarifikasi bahwa pertemuan itu bukanlah dengan tokoh oposisi. Ia menjelaskan bahwa Prabowo terbuka untuk berdialog dan menerima masukan dari berbagai tokoh masyarakat. “Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” kata Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (31/1).
Prasetyo menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga memaparkan program-program pemerintah yang telah dijalankan selama lebih dari satu tahun terakhir, yang semuanya berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ia menyebutkan beberapa tokoh yang hadir, di antaranya Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, yang berdiskusi mengenai masalah kepemiluan, serta mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji yang membahas penegakan hukum. “Di antaranya ada Profesor Siti Zuhro, ada diskusi mengenai masalah kepemiluan. Kemudian ada Pak Susno, berdiskusi masalah penegakan hukum. Macam-macam di situ ada beberapa banyak,” tutur Prasetyo. Ia menegaskan bahwa tidak ada ketua umum partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Abraham Samad Ungkap Isi Diskusi
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa diskusi berlangsung selama lima jam. Ia memaparkan bahwa Prabowo mempresentasikan program pemerintah, termasuk hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Para tamu undangan juga turut menyampaikan ide dan pandangan mereka kepada Presiden.
Samad mengungkapkan bahwa ia diminta memberikan pandangan mengenai cara meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia menekankan pentingnya menyentuh akar permasalahan pemberantasan korupsi agar lebih efektif. Samad juga merujuk pada empat hal yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang perlu diperhatikan terkait IPK, yaitu foreign bribery, trading influence, elite enrichment, dan commercial bribery.
Menyinggung soal KPK, Samad menilai revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya kinerja lembaga antirasuah tersebut. Ia berpendapat bahwa revisi tersebut memangkas kewenangan KPK dan menempatkannya di bawah rumpun eksekutif, padahal lembaga antikorupsi seharusnya bersifat independen sesuai UNCAC. “Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu,” jelas Samad.
Samad juga menyoroti proses rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang dinilainya tidak mengindahkan masukan masyarakat, serta tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK. Ia menduga TWK menjadi rekayasa untuk menyingkirkan pegawai yang berintegritas.
Reformasi Kepolisian dan Penyelamatan SDA
Selain isu korupsi, pertemuan tersebut juga membahas reformasi kepolisian. Seluruh tamu undangan diminta memberikan tanggapan, dan disepakati bahwa reformasi kepolisian merupakan sebuah keharusan. Isu penyelamatan sumber daya alam (SDA) juga menjadi topik penting, mengingat telah dibentuknya Satgas Penyelamatan Kekayaan Negara (PKH). Samad menyatakan bahwa fokus utama pemberantasan korupsi dapat diarahkan pada penyelamatan SDA untuk meningkatkan pendapatan negara.
Indonesia dan Board of Peace
Prabowo juga menyampaikan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut bukanlah harga mati. Jika dalam perjalanannya menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza, Indonesia dapat menarik diri.
Terakhir, Prabowo menekankan komitmennya untuk memerangi oligarki yang merusak sumber daya alam. Ia bertekad akan mengejar dan tidak akan bernegosiasi dengan pihak mana pun yang mengambil keuntungan dari SDA negara. “Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. itu janji dia ke kita, itu janji kan,” pungkas Samad menirukan ucapan Prabowo.
