Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi para pegawai dan belajar jarak jauh (PJJ) bagi para pelajar jika terjadi indikasi banjir susulan di ibu kota. Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
WFH dan PJJ sebagai Opsi Antisipasi Banjir
Pramono Anung menjelaskan bahwa kebijakan WFH dan PJJ akan dipertimbangkan jika situasi banjir di Jakarta dinilai cukup parah, terutama pada hari kerja. “Kalau memang akan terulang kembali, dan mudah-mudahan tidak ya, karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu-Minggu, kebetulan kan lagi libur panjang. Sehingga tidak memerlukan work from home. Tetapi kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan work from home, terutama untuk anak-anak didik kita,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya maksimal untuk mencegah dan menangani banjir. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui operasi modifikasi cuaca (OMC). Selain itu, Pramono juga menekankan pentingnya memaksimalkan seluruh pompa air yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Upaya Penanganan Banjir dan Anggaran
Pramono Anung menyoroti bahwa hampir seluruh wilayah Pantai Utara Jawa masih terdampak banjir. Namun, ia mengapresiasi kecepatan surutnya genangan di Jakarta berkat fasilitas pompa yang memadai. “Hampir sepanjang Pantai Utara Jawa hari ini juga masih kebanjiran semua. Tetapi kenapa di Jakarta bisa cepat surut? Karena memang fasilitas pompanya cukup untuk melakukan itu. Walaupun, kalau kemudian curah hujannya rata-rata seperti hari Sabtu-Minggu di atas 250, itu pasti akan terjadi genangan banjir di mana-mana,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak mengurangi anggaran dalam penanganan cuaca ekstrem. Anggaran tersebut mencakup berbagai program prioritas seperti normalisasi sungai, pengerukan, serta pengadaan dan pengoperasian pompa air. “Hal yang berkaitan dengan penanganan cuaca buruk, normalisasi sungai seperti Ciliwung dan Krukut, termasuk pembelian pompa-pompa baru, saya tekankan tidak ada pengurangan anggaran,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran yang memadai, termasuk alokasi untuk operasi modifikasi cuaca hingga satu bulan penuh, sebagai bentuk persiapan matang menghadapi cuaca ekstrem yang melanda Jakarta dan wilayah Pantai Utara Jawa.
