Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengurusan dokumen kependudukan bagi para korban bencana alam tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Keputusan ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.
Gratis Tanpa Biaya
“Tentunya mohon disampaikan juga terima kasih kepada seluruh jajaran Kemendagri dan atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatera Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Pengawasan Ketat untuk Mencegah Oknum Nakal
Prasetyo menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses kepengurusan dokumen. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi bencana untuk mencari keuntungan pribadi.
“Tetapi juga kami memohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan supaya di dalam pelaksanannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan nanti memanfaatkan situasi,” tegasnya.
Upaya Pemulihan Dokumen Sejak November
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri telah bergerak aktif sejak 15 November 2025 untuk mendata dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana. Ia merinci bahwa hampir seluruh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) telah beroperasi kembali, kecuali di beberapa wilayah Aceh.
“Kemudian kami juga melaksanakan dukungan untuk dukcapil. Kita tahu bahwa banyak dokumen-dokumen yang hilang. Mulai tanggal 25 November sudah kita bergerak membuat 9 tim. Saya ulangi, 15 November itu sudah buat 9 tim, masing-masing 3 tim. Kita mendata dukcapil-dukcapil yang ada di semua kabupaten/kota yang terdampak 52, itu hanya 3 dukcapil yang betul-betul tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa,” papar Tito.
Mendagri juga melaporkan kondisi di daerah lain. “Kalau daerah lain, di Tapanuli, Sumatera Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatera Barat alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak,” tutupnya.
