Berita

Satgas Galapana DPR Ungkap 4 Masalah Utama Pascabencana Aceh, Fokus Huntara hingga Normalisasi Sungai

Advertisement

BANDA ACEH, SABTU (10/1/2026) – Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaporkan empat permasalahan pokok yang dihadapi dalam penanganan pascabencana di Aceh. Laporan ini disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, T.A. Khalid, dalam Rapat Koordinasi Satgas Galapana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu.

Koordinasi Intensif dengan Pemerintah Daerah

T.A. Khalid, yang bertindak sebagai penanggung jawab (PIC) dari DPR, menjelaskan bahwa koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada 30 Desember 2025. Ia telah berkomunikasi dengan seluruh bupati di Aceh yang terdampak bencana pada 1, 2, dan 4 Januari 2026. Pada 5 Januari 2026, sebuah rapat kembali digelar untuk menuntaskan berbagai aduan yang diterima.

“Tanggal 5 rapat kami laporkan semua, teman-teman dari PIC melaporkan dari lapangan kemudian ada permasalahan yang bisa kami selesaikan langsung di sini,” ujar Khalid. Ia menambahkan, “Komunikasi kami antarkementerian sangat luar biasa.”

Perhatian Khusus pada Hunian Sementara

Salah satu isu krusial yang diangkat adalah mengenai hunian tetap sementara atau Huntara. Satgas Galapana DPR menerima masukan agar penyediaan Huntara lebih memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak, sebuah masukan yang berhasil diselesaikan.

Advertisement

“Kami laporkan alhamdulillah banyak hal yang bisa kami selesaikan,” kata Khalid, mengindikasikan keberhasilan dalam penanganan beberapa aduan.

Empat Permasalahan Pokok Pascabencana

Adapun empat permasalahan pokok yang dilaporkan dalam rapat tersebut meliputi:

  • Normalisasi sungai yang terdampak bencana.
  • Percepatan penyediaan Huntara.
  • Akses infrastruktur menuju daerah terisolir.
  • Pembersihan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan ringan.

Khalid menyoroti pentingnya normalisasi sungai, “Sungai-sungai yang berefek pada banjir susulan karena masih ada kayu dan sebagainya, hujan 1 jam banjir.” Hal ini menunjukkan urgensi penanganan infrastruktur sungai untuk mencegah banjir berulang.

Advertisement