Surabaya – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan penanganan dan pengelolaan sampah demi menjamin kenyamanan warganya. Ia menekankan pentingnya mencegah penumpukan sampah di berbagai titik kota.
Sampah Ancam Kenyamanan dan Kesehatan Warga
“Tidak hanya bikin bau, jorok, dan mengundang penyakit. Mengganggu estetika kota dan bikin tidak nyaman warga Surabaya. Jangan sampai ada penumpukan sampah,” ujar Laila dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).
Laila menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang tidak serius dapat menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat urban. Penanganan yang tidak profesional berpotensi menciptakan problematika kota dan mengusik kenyamanan warga. Ia menegaskan bahwa Surabaya harus terhindar dari persoalan sampah, apapun kondisinya.
Setiap hari, warga Surabaya menghasilkan sekitar 1.600 ton sampah yang terdiri dari sampah organik, anorganik, serta sampah plastik dari rumah tangga, tempat usaha, hingga industri. Laila meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya untuk terus mengoptimalkan pengelolaan sampah. Prioritas utama bagi warga Surabaya adalah lingkungan yang bersih, bebas tumpukan sampah, dan tidak berbau.
Peran Aktif Warga dan Pemkot dalam Pengelolaan Sampah
Lebih lanjut, Laila mendorong agar tidak ada penumpukan sampah, baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun di sudut-sudut kota. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran pengembang perumahan dalam mengelola sampah di wilayah mereka. Selain itu, setiap kampung diminta membuat kesepakatan bersama terkait pengelolaan sampah lokal sebelum dibuang ke TPS.
“Kita semua tidak ingin fenomena penumpukan sampah di Jakarta terjadi di Surabaya. Kami yakin Pemkot mampu mengelola sampah dengan optimal,” tegas Laila.
Pimpinan DPRD Surabaya ini juga mendorong peran aktif warga di tingkat kampung dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengingat petugas DLH tidak selalu menjangkau setiap perkampungan. Laila menambahkan bahwa jika terdapat petugas pengangkut sampah menggunakan gerobak di kampung, hal tersebut perlu dirundingkan bersama, terutama terkait pembiayaan. Ia juga meminta Pemkot mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat kampung.
“Pemkot Surabaya harus konsisten memberikan bantuan seperti tong sampah, gerobak, hingga sarana penunjang lainnya demi kebersihan kampung,” papar Laila.
Dorongan untuk Armada Pengangkut Sampah Modern
Laila juga mendesak agar DLH tertib dan rutin mengangkut sampah di TPS. Selama ini, sampah rumah tangga diangkut petugas mandiri dari kampung atau perumahan menuju TPS, sebelum akhirnya diangkut DLH ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Ia meminta agar pengangkutan sampah dari TPS memiliki batas waktu, yaitu sebelum pukul 07.00 WIB, bertepatan dengan jam masuk kerja dan sekolah.
Menurut Laila, Surabaya sebagai kota metropolitan sudah seharusnya menggunakan armada pengangkut sampah modern, bukan lagi truk sampah lendir. Ia menilai masih ada truk sampah yang hanya ditutup terpal sehingga perlu pembenahan manajemen dan optimalisasi armada pengangkut.
Apresiasi TPS RDF dan Program Kampung Zero Waste
Meskipun demikian, Laila mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya dalam mengelola sampah menjadi energi alternatif melalui TPS RDF (Refuse Derived Fuel) yang berlokasi di TPS 3R Tambak Osowilangun. Hasil pengeringan sampah tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif industri, dan Pemkot Surabaya tengah berkoordinasi dengan industri Semen Gresik terkait pemanfaatan RDF.
DPRD bersama Pemkot Surabaya telah menganggarkan Rp 30 miliar untuk pengoperasian TPS RDF. “Kami mendukung upaya Pemkot Surabaya untuk mengatasi problematika kota soal sampah. Apalagi saat ini tengah dijalankan program kampung zero waste. Kampung nol sampah di Surabaya,” ucap Laila.
Laila menyampaikan bahwa jumlah sampah di Surabaya berkisar antara 1.600 hingga 1.800 ton per hari. Ia mendorong agar pengelolaan sampah organik lebih dimaksimalkan untuk mereduksi volume sampah secara signifikan. Politisi perempuan dari PKB ini mengakui program kampung zero waste dan bank sampah belum berjalan optimal karena pengelolaannya belum tertata sehingga pemilahan sampah belum maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, Dedik Irianto, menyampaikan bahwa sampah organik di Surabaya telah dipilah dan diolah. Surabaya saat ini memiliki 27 rumah kompos dan 12 TPS 3R. “Selain rumah kompos, Surabaya juga punya 12 TPS 3R. Bahkan kami saat ini juga tengah mengembangkan TPS RDF (Refuse Derived Fuel) yang bisa jadi bahan bakar alternatif,” pungkas Dedik.
